VISI.NEWS | JAKARTA — Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, yang sempat dibongkar pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, kini kembali dibangun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan akses penyeberangan yang lebih aman, khususnya bagi penyandang disabilitas.
Pramono menyampaikan bahwa keputusan membangun kembali JPO Sarinah bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Ia menyebut, berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelumnya, keberadaan JPO masih dibutuhkan sebagai salah satu opsi penyeberangan.
“Jadi JPO Sarinah dalam kajian itu memang diperlukan terutama untuk difabel. Jadi itu salah satu alasan kemudian kenapa diadakan,” ujar Pramono saat ditemui di Kebayoran Lama, Jakarta Pusat, Jumat (9/1).
Ia mengakui, rencana pembangunan kembali JPO Sarinah memicu pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama dari kelompok pejalan kaki yang menginginkan penyeberangan tetap berada di permukaan jalan.
Namun demikian, Pramono memastikan fasilitas pelican crossing tetap difungsikan dan tidak dihilangkan. Menurutnya, keberadaan JPO justru menjadi alternatif tambahan bagi masyarakat.
“Masyarakat yang apa… kelompok pejalan kaki kan menginginkan lewat tetap jalan kaki di bawah. Jalan kaki di bawah kan tetap dibuka. Kemudian di atas sebagai alternatif pilihan. Jadi tetap semua enggak ada yang ditutup,” tuturnya.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa meskipun keputusan awal pembangunan kembali JPO Sarinah telah ada sebelum dirinya menjabat, sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini, ia bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Sehingga dengan demikian urusan Sarinah terus terang keputusannya sebenarnya sudah dulu, tetapi kan saya sebagai Gubernur sekarang saya bertanggung jawab untuk itu,” katanya.
Ia menambahkan, “Yang jelas sudah dibangun dan saya bertanggung jawab. Yang namanya Gubernur itu ya tanggung jawab.”
JPO Sarinah memiliki nilai historis bagi Jakarta. Jembatan ini pertama kali dibangun pada 1968 di era Gubernur Ali Sadikin dan tercatat sebagai JPO pertama di Ibu Kota. Pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kawasan Sudirman–Thamrin ditata dengan konsep ramah pejalan kaki dan difabel.
Namun pada 2022, JPO Sarinah dibongkar dengan pertimbangan estetika kota agar tidak menghalangi pandangan ke Patung Selamat Datang dan bangunan bersejarah di sekitarnya. Sebagai pengganti, penyeberangan pelican crossing diterapkan karena dinilai lebih ramah bagi difabel, lansia, dan ibu hamil.
Kini, di bawah kepemimpinan Pramono Anung, JPO Sarinah kembali dihadirkan sebagai bagian dari upaya menyediakan pilihan akses penyeberangan yang lebih inklusif bagi seluruh warga. @kanaya
