VISI.NEWS | JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menghormati penyampaian aspirasi melalui demonstrasi. Namun, ia mengingatkan agar aksi tidak mengganggu ketertiban maupun merusak fasilitas umum.

“Cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah, yang penting semangatnya kami semua berharap untuk kemudian tidak menimbulkan mengganggu fasilitas-fasilitas umum, itu saja,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Terkait tuntutan buruh soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP), Prasetyo menyebut pemerintah terus berkoordinasi dengan serikat pekerja. Ia menambahkan, Presiden telah menyetujui pembentukan Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh yang kini menunggu tindak lanjut.

Sepekan terakhir, Gedung DPR RI menjadi lokasi aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat. Salah satu kebijakan DPR yang menuai kritik adalah soal tunjangan rumah bagi anggota dewan.

Aksi tersebut kerap berujung ricuh. Dalam demonstrasi pada Senin (25/8/2025), polisi menangkap 351 orang, termasuk 196 anak, setelah massa dinilai mengabaikan imbauan aparat.

@ffr