VISI.NEWS | JAKARTA — Pemerintah Indonesia membuka ruang dialog dengan tokoh dan pimpinan organisasi masyarakat Islam untuk menjelaskan alasan di balik keputusan bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza, organisasi yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dialog ini merupakan respons atas perbedaan pandangan yang muncul di masyarakat terkait langkah strategis tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan secara lengkap landasan keputusan Indonesia dalam forum yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026). Menurut Prasetyo, belum semua pihak memahami pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
“Mungkin masih ada perbedaan pandangan yang mungkin itu karena belum tersampaikan secara utuh apa yang melandasi keputusan dari Bapak Presiden dan keputusan pemerintah,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan bahwa dalam Board of Peace terdapat sejumlah poin penting yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah sebelum bergabung, namun belum sepenuhnya dipahami oleh publik. Karena itu, Presiden Prabowo mengundang tokoh ormas Islam untuk memberi penjelasan secara langsung.
“Termasuk di situ kan ada poin-poin yang diatur di dalam Board of Peace yang itu juga menjadi bahan pertimbangan yang barangkali ini belum tersampaikan secara utuh,” tambah Prasetyo.
Prasetyo berharap bahwa dengan penjelasan yang komprehensif, keputusan pemerintah ini dapat diterima dan dimengerti oleh semua pihak, termasuk para tokoh dan pimpinan ormas Islam yang hadir.
“Saya rasa forum siang hari ini juga bagian dari yang memungkinkan untuk Bapak Presiden nanti bisa jadi akan menyampaikan poin-poin tersebut dengan harapan ini semua bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak,” jelas Prasetyo.
Pemerintah juga menunjukkan keterbukaan terhadap masukan dari tokoh-tokoh Islam. Prasetyo menuturkan bahwa Presiden Prabowo selalu meminta pertimbangan dari sejumlah tokoh sebelum mengambil keputusan penting, termasuk dalam kebijakan luar negeri.
“Tapi bahwa sekali lagi yang kami sampaikan, komunikasi kan tidak hanya yang formal seperti siang hari ini kan. Dengan beberapa tokoh kan beliau selalu, itu cara beliau sih untuk mengambil keputusan. Sebelum keputusan biasanya beliau meminta pertimbangan beberapa tokoh-tokoh tertentu,” tutur Prasetyo.
Pertemuan di Istana mencakup pimpinan dari berbagai ormas Islam besar seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (PERSIS), Syarikat Islam, serta tokoh-tokoh pondok pesantren dari Jawa Timur. Agenda utama adalah menjembatani komunikasi antara pemerintah dan komunitas Islam yang memiliki perhatian besar terhadap isu Gaza dan kebijakan luar negeri Indonesia.
Dengan dialog ini, pemerintah berharap tercipta pemahaman bersama terkait peran Indonesia dalam upaya perdamaian internasional, khususnya di kawasan konflik yang menjadi perhatian global. @kanaya
