Presiden RI Joko Widodo meninnjau pembangunan lahan relokasi dan rumah contoh pascagempa Cianjur./via bnpb.go.id/ist. VISI.NEWS | KAB. CIANJUR – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, didampingi oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan jajaran menteri terkait meninjau lokasi lahan relokasi dan rumah contoh bagi masyarakat terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (5/12).
Pada kesempatan ini Presiden menegaskan bahwa pembangunan rumah relokasi telah dimulai dan dilakukan secara bertahap.
Pascagempa yang terjadi di Cianjur M 5.6 pada Senin (21/11) yang lalu, pemerintah akan memberikan bantuan perbaikan rumah pada masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa.
Adapun rinciannya, demikian dilansir dari laman BNPB, rumah rusak berat 50 juta rupiah, rumah rusak sedang 25 juta rupiah, dan rumah rusak ringan 10 juta rupiah.
Sementara warga yang berada di daerah rawan bencana gempa, pemerintah menyiapkan tempat relokasi yang lebih aman. Pada tahap satu, telah disiapkan lahan seluas 2,5 hektare di Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku untuk dibangun sebanyak 200 rumah tahan gempa atau Rumah Instans Sederhana Sehat (RISHA) dengan tipe 36.
Semeru tak sebabkan tsunami
Sementara itu PNPB menginformasikan bahwa pascaluncuran awan panas guguran (APG) Gunung Semeru pada Minggu (4/12) dini hari, beredar kabar yang menyebutkan bahwa letusan Gunung Semeru dapat membangkitkan tsunami hingga ke negara Jepang.
Ada beberapa alasan kenapa berita tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, antara lain, Gunung Semeru merupakan gunung api darat dengan jarak cukup jauh dari laut sehingga potensi letusan / pyroclastic / partial collapse tidak sampai ke laut dan tidak bisa membangkitkan tsunami.
Kemudian, posisi Gunung Semeru berada di Selatan Jawa, jika terjadi longsoran di Pantai Selatan Jawa akibat aktivitas vulkanik, kecil kemungkin tsunami yang terjadi bisa menjangkau negara Jepang karena terhalang gugusan pulau-pulau di Indonesia.
Berdasarkan analisis tersebut, kabar yang beredar tentang letusan Gunung Semeru akan menyebabkan tsunami hingga ke negara Jepang, dapat dipastikan tidak tepat.
BNPB mengimbau seluruh masyarakat agar mempercayai kabar yang berasal dari lembaga yang berwenang di Indonesia, baik itu dari BNPB, BMKG, PVMBG, BPBD dan lembaga-lembaga yang dimandatkan oleh pemerintah. @fen
