Ketua GNPK-RI Jawa Barat Nana S. Hadiwinata. /visi.news/ist VISI.NEWS | BANDUNG – Pengurus Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (PW GNPK RI) Provinsi Jawa Barat merasa prihatin tercorengnya kembali dunia pendidikan di Jawa Barat setelah adanya oknum kepala sekolah dan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMKN 5 Bandung yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Saber Pungli Jawa Barat.
“Seharusnya mereka belajar dari pengalaman sekolah lainnya yang sudah kena OTT beberapa waktu yang lalu,” ungkap Ketua PW GNPK RI Jawa Barat Nana S Hadwinata kepada VISI.NEWS, Kamis (23/6/2022) malam.
Menurut Abah Nana, ia biasa disapa, hal tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus segera dicegah sebelum penyakit perilaku koruptif ini menjalar ke sekolah-sekolah lainnya.
“Satu satunya untuk membuat jera adalah Saber Pungli harus lebih dalam melakukan pemeriksaan, agar dapat dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum untuk mendapatkan ketetapan hukumnya,” tandasnya.
Seyogianya juga, kata Abah Nana, Kadisdik Jawa Barat, melakukan pengawasan yang maksimal berdasarkan adanya OTT beberapa waktu yang lalu di SMA lainnya. “Dan di sini Disdik Jawa Barat harus ikut bertanggung jawab,” tegas Abah Nana.
Mereka itu, katanya, sudah digaji oleh negara dan dapat honor dari kepanitiaan, tetapi masih saja berprilaku koruptif. “Ini namanya adalah keserakahan!”.
GNPK RI Jabar, katanya, sangat mengapresiasi kinerja positif Saber Pungli Jabar dan mendorong agar segera diproses hukum sesuai ketentuan, dan peraturan yang berlaku.
Siapapun nantinya yang terlibat, ungkapnya, agar bersiap-siap berhadapan dengan penegak hukum.
“Kali ini kami akan mengawal proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Saber Pungli sampai pada ketetapan hukumnya nanti,” pungkas Abah Nana.
Sebagaimana diberitakan sejumlah media hari ini, Kepala Sekolah SMKN 5 Bandung terkena OTT Saber Pungli Jawa Barat.
Yudi Ahadiat dari Saber Pungli Jawa Barat mengatakan bahwa OTT tersebut dilakukan setelah adanya pengaduan dari orang tua siswa. Tim lalu bergerak untuk melakukan inspeksi mendadak ke sekolah tersebut.
“Bermula dari pengaduan masyarakat, dari orang tua murid yang merasa keberatan terkait dengan adanya uang titipan, uang pramuka. Padahal, ‘kan pramukanya masih lama, tanggal 20 Juli 2022,” kata Yudi di Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Timnya, siang tadi berhasil mengamankan Kepala SMKN 5 Bandung berinisial DN, wakil kepala sekolah berinisial EB, TTG dan AT selaku pegawai kontrak, dan TS selaku operator.
Meurut dia, uang yang ditemukan berjumlah Rp. 40.750.000,00., tergabung dalam panitia PPDB. Adapun sumbangan itu sebesar Rp. 3 juta per siswa, sedangkan untuk uang pramuka sebesar Rp. 550 ribu/siswa.
Ia menyebutkan, uang itu berasal dari uang titipan atau uang sumbangan sebesar Rp. 23.700.000,00 dan uang pramuka sebesar Rp. 17.250.000,00. Padahal, kata dia, hal tersebut tidak diperbolehkan untuk diterapkan kepada para siswa baru.
“Nah, Rp 40 juta itu dari 44 orang tua siswa kalau tidak salah. Namun, belum semuanya bayar,” kata Yudi.
Menurut dia, modus yang diduga dilakukan oleh panitia PPDB yang diamankan itu, yakni membuat pengumuman kepada orang tua siswa terkait dengan adanya uang sumbangan untuk bangunan sekolah yang perlu dibayarkan.@alfa
