VISI.NEWS | BANDUNG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melayangkan teguran keras kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Mulya Permana, saat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi Program Bebenah Kampung di Gang Mukami, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung.
Kritik itu disampaikan langsung di lapangan setelah Ara menemukan bahwa pejabat terkait tidak mengecek langsung kondisi rumah penerima bantuan renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu).
“Kriterianya pilih yang tidak layak huni dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), jangan orang kaya yang dapat. Tidak adil, itu tidak benar. Saya tidak mau dengar, jangan sampai orang kaya menengah dapat sementara orang miskin enggak dapat,” ujar Ara lantang.
Insiden ini terjadi saat kunjungan evaluasi program rutilahu hasil kerja sama KemenPKP, Yayasan Buddha Tzu Chi, Pemkot Bandung, dan Pemprov Jabar.
“Jangan muter-muter, Bapak sudah lihat ke lapangan belum? Kalau sudah, jawab pertanyaan saya dengan jelas,” tegas Ara.
“Saya sportif saja, Bapak Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Bapak mengatakan rumah ini tidak layak huni, padahal belum masuk ke dalam, belum ketemu sama orangnya. Bapak besok-besok harus lebih sering cek ke lapangan, ketemu orangnya, main ke dalam. Ini saya kasih peringatan keras ya. Saya saja cek lapangan, apalagi Bapak,” tambahnya.
Salah satu rumah yang diklaim tidak layak ternyata tampak cukup layak dari luar. Namun setelah rumah dibuka, ditemukan kerusakan parah di lantai atas, termasuk kebocoran dan pencahayaan yang buruk.
Ara menegaskan bahwa proses verifikasi tidak boleh asal-asalan dan harus berbasis data lapangan. Ia pun menargetkan agar 500 unit rutilahu di Kota Bandung selesai direnovasi hingga Oktober 2025.
“Minimal di bulan Juli 2025 sudah ada 100 rutilahu yang selesai, supaya target bisa tercapai,” ujarnya.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut mendampingi kunjungan dan menyatakan kesiapannya mempercepat program tersebut. @ffr
