Proyek Food Estate Lebih Banyak Mudaratnya Daripada Manfaatnya

Editor Diskusi Media _“Food Estate: Untuk Membangun Kedaulatan Pangan?"_ yang berlangsung secara daring, Jum'at (3/3/2023). /visi.news/gustav viktorizal/tangkapan layar
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BANDUNG – Tiga tahun setelah dicanangkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek lumbung pangan atau food estate terus menuai polemik.

Klaim keberhasilan food estate
dalam meningkatkan produktivitas pangan oleh Menteri Pertanian dan Gubernur Kalimantan Tengah, berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Proyek ini justru menemui banyak permasalahan, yakni banyak terjadi gagal panen, perambahan hutan dan tanah masyarakat adat, hingga akhirnya berdampak pada terjadinya bencana alam serta konflik sosial.

Kritik keras banyak disampaikan oleh akademisi, organisasi masyarakat, hingga pakar politik.
Mereka berpandangan bahwa membangun kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan pangan lokal dengan pelibatan masyarakat setempat dan mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal. Bukan dengan ekstensifikasi lahan yang mengabaikan faktor ekologi dan sosial.

gustav viktorizal/tangkapan layar

“Data BKN 2021 tentang Indeks Ketahanan Pangan Indonesia menunjukkan bahwa ketersediaan komoditas beras, ikan, dan minyak goreng sudah jauh melebihi konsumsi nasional. Namun sayangnya, seperti di daerah Papua terjadi kerentanan pangan yang sangat tinggi. Oleh karena
itu, sebenarnya masalah utama pangan terletak pada sisi keadilan dan distribusi, yakni dari harga
yang harusnya terjangkau, ketersediaan akses, serta pemenuhan hak-hak para petani,” ungkap Dosen dan Peneliti Sosiologi Pertanian-Pangan, Institut Teknologi Bandung (ITB) Angga Dwiartama, pada acara Diskusi Media _“Food Estate: Untuk Membangun Kedaulatan Pangan?”_ yang
berlangsung secara daring, Jum’at (3/3/2023)

Lebih lanjut, Angga mengatakan bahwa sistem kedaulatan pangan di Indonesia telah mengalami
pergeseran dengan menjustifikasi tindakan pembukaan lahan untuk proyek food estate, sehingga
tujuan utama untuk pemenuhan pangan melalui sistem pangan dan sumber daya lokal (seperti
diamanatkan di dalam UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan) justru menjadi terlupakan.

Baca Juga :  Raja Salman Sukses Operasi Kantong Empedu, Kini Masa Pemulihan

“Pertanian yang bersifat monokultur dan berskala besar akan membuat keanekaragaman hayati Indonesia dari sangat kaya di alam tropis, menjadi sangat rentan akan kerusakan ekologi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wahyu A. Perdana selaku jurukampanye Pantau Gambut mengungkapkan data bahwa, penggunaan alokasi anggaran yang cukup besar sebanyak Rp 1,5 triliun untuk proyek food estate di tahun 2021-2022, terbukti belum mampu mengakselerasi hasil panen , ” Hal ini terjadi akibat lahan yang ditanami sebagian besar merupakan lahan gambut yang selalu basah dan memiliki tingkat keasaman cukup tinggi, sehingga tidak cocok dengan komoditas pertanian skala besar,” ujarnya.

Dikatakan Angga, dari riset yang dilakukan Pantau Gambut, empat wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Kalimantan Tengah terindikasi masuk ke dalam tingkat kerentanan tinggi (high risk) Karhutla.

Diantaranya, 190.395 hektare pada KHG Sungai Kahayan-Sungai Sebangau yang termasuk ke
dalam wilayah food estate juga berada dalam kondisi yang sama rentannya. “Perlu dicatat bahwa hutan gambut yang dibuka untuk lumbung pangan dapat melepaskan emisi sekitar 427 ton karbon ke udara. Terlebih lagi, ekosistem gambut yang rusak sangat sulit dan mahal untuk direstorasi, butuh waktu 10.000 tahun untuk pembentukannya. Pantau Gambut merekomendasikan agar pemerintah meninjau kembali regulasi proyek food estate dengan mempertimbangkan dampak kerusakan ekologi dan menurunnya kesejahteraan petani lokal sebagai efeknya,” beber Wahyu.

Di sisi lain, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, turut berpendapat bahwa kebijakan negara terkait proyek food estate selain kurang berpihak kepada
kesejahteraan rakyat, juga membawa ancaman perubahan iklim yang lebih parah. Pengalaman
selama puluhan tahun para petani tradisional dalam bercocok tanam dan menjaga alam, telah dinegasikan dengan kebijakan food estate.

Baca Juga :  Wali Kota Eri Dinobatkan sebagai Dewan Kehormatan Pemuda Muhammadiyah Surabaya

“Mengacu kepada temuan kami di lapangan, kedaulatan pangan lokal berisiko punah akibat ekspansi monokultur dan penyeragaman pangan yang dipaksakan untuk dikonsumsi dan menjadi
komoditas bisnis. Produksi secara besar-besaran lebih diutamakan dibandingkan untuk pemenuhan pangan sendiri. Solusinya adalah sesuai kepada konsep Walhi, yaitu kembali pada konsep tata kuasa petani dan masyarakat, tata kelola praktik lokal, tata produksi hulu ke hilir untuk meningkatkan nilai tambah, dan tata konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan setempat,”
ungkapnya.

Sementara itu, aktivis dan pengamat politik Ray Rangkuti menyesalkan proyek food estate yang selalu menjadi agenda pemerintah di setiap periode kepemimpinan presiden terpilih. Padahal, proyek ini tidak pernah memecahkan masalah fundamental pangan di negeri ini karena lebih menitikberatkan pada bobot kepentingan sisi ekonomi dibandingkan dengan penyelesaian masalah pangan.

“Pemerintah harus belajar dari kesalahan masa lalu dan membuat kebijakan yang lebih berhati-hati terkait proyek ini. Berbagai narasi saat ini terus bergulir, seperti Ibukota Negara (IKN), Omnibus Law, UU KPK, dan reformasi institusi kepolisian. Sementara, masalah food estate bisa jadi menempati posisi paling akhir dari rangkaian isu tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, Para akademisi dan NGO harus terus menyuarakan betapa pentingnya hal ini untuk terus didorong pada publik dan politisi, terutama sebagai agenda kampanye di tahun 2024. Dengan demikian, masyarakat tidak selalu disajikan berita dari isu global,” tapi juga mulai peduli pada isu-isu spesifik dan penting karena hal ini terkait dengan ancaman kesejahteraan masyarakat dan kerusakan alam yang luar biasa, karena kerugian yang ditimbulkan dari proyek food estate jauh lebih banyak daripada keuntungannya,” pungkasnya. @gvr

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kemenkumham Jatim Promosikan Kopi Arabika Hyang Argopuro di INACRAFT 2023

Sab Mar 4 , 2023
Silahkan bagikanVISI.NEWS | SURABAYA – Kanwil Kemenkumham Jatim mempromosikan produk kekayaan intelektual Kopi Arabika Hyang Argopuro di gelaran Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2023. Harapannya, produk asal Bondowoso tersebut bisa menjadi agen perubahan untuk kebangkitan ekonomi nasional. “Kami mempromosikan produk Kopi Hyang Argopuro yang dijaga kelestarian dan reputasinya oleh […]