VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang Naser, menyoroti hambatan pengembangan peternakan sapi di Jawa Barat akibat persoalan lahan yang belum kunjung tuntas. Menurutnya, kendala koordinasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuat investasi strategis ini berjalan lambat.
Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Dadang mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan besar justru memilih berinvestasi ke luar negeri karena sulitnya akses lahan di dalam negeri.
“Kita punya perusahaan besar Jawa Kompit, malah investasi di China karena di sana lahan disiapkan luas. Di Jawa Barat, lahan sudah ada tapi koordinasi dengan Kementerian Kehutanan sulit,” kata Dadang, Selasa (17/09/2025).
Dadang menyebut, di Kabupaten Majalengka terdapat sekitar 12.000 hektare lahan perkebunan yang telah kembali berstatus kehutanan. Menurutnya, separuh lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan peternakan sapi. Alternatif lain juga tersedia di kawasan perkebunan Subang.
Namun hingga kini, rencana pemanfaatan lahan tersebut belum juga mendapat persetujuan.
“Sudah bersurat tapi belum selesai. Sampai saat ini masih debat tebal,” ujar Dadang.
Selain lahan, Dadang juga menyoroti keterlambatan masuknya ribuan ekor sapi impor. Ia menyebut, 5.000 ekor sapi yang dijanjikan tak kunjung datang, termasuk seribu ekor tahap awal yang semestinya sudah tiba.
“Persyaratannya adalah lahan pakai. Padahal lahan yang dibidik sudah ada, tapi persoalan administrasi dan koordinasi antar kementerian membuat semua terhambat,” jelasnya.
Dadang meminta agar koordinasi lintas kementerian segera dituntaskan. Menurutnya, percepatan ini penting untuk memenuhi kebutuhan daging nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal.
“Koordinasi antara pertanian dan kehutanan harus segera diwujudkan. Saya sudah lapor ke pimpinan DPR, juga ke Menteri, agar ini segera dibantu. Tapi sampai sekarang belum selesai,” tutupnya. @givary
