PSBB Parsial di Ciamis Diberlakukan di Tujuh Kecamatan

Bupati Ciamis, Herdiat saat memberikan penjelasan perkembangan PSBB kepada wartawan./visi.news/fathan
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Ciamis akan kembali dilanjutkan. Namun, untuk periode kedua ini, PSBB akan dilakukan secara parsial di tujuh wilayah kecamatan.

Tujuh wilayah kecamatan tersebut, adalah Kecamatan Ciamis, Banjarsari, Pamarican, Panawangan, Panumbangan, Rancah, dan Kawali.

Hal itu terungkap saat Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar evaluasi pelaksanaan PSBB tingkat Kabupaten yang dipimpin Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, unsur Forkopimda, SKPD, camat, kepala desa dan kelurahan se-Kabupaten Ciamis melalui Zoom Cloud Meeting dari Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Selasa (19/5).

Setelah berjalan selama dua pekan, pelaksanaan PSBB periode pertama pada 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis akan berakhir hari ini, Rabu 20 Mei 2020.

“Hal tersebut dilakukan dari hasil pertimbangan bersama Forkopimda dan evaluasi dengan Gubernur Jawa Barat melalui Vicon, pada Sabtu 17 Mei 2020 lalu,” kata Herdiat.

Dijelaskannya, Kabupaten Ciamis berada di Level 3 (zona kuning) dan direkomendasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Barat untuk diberlakukan PSBB Parsial pada Sabtu 17 Mei 2020.

“Mohon bantuan dari pemerintah kecamatan, desa, dan organisasi masyarakat desa agar memantau serta mengawasi masyarakat di wilayahnya masing-masing,” kata Herdiat.

Herdiat berharap semua elemen masyarakat menyukseskan PSBB secara parsial, termasuk RT/RW dan kecamatan yang desanya tidak dijadikan lokasi PSBB, tetap menjaga protokol kesehatan, physical distancing, pola hidup bersih dan sehat, serta tetap menggunakan masker.

Lebih lanjut Herdiat juga memaparkan, di samping penanganan kesehatan Pemerintah Kabupaten Ciamis juga fokus dalam penanganan dampak perekonomian.

“Kita telah menggelontorkan bansos dari Pemerintah Pusat dan Provinsi kepada pemerintah desa agar dipantau sampai kepada orang yang berhak,” katanya.

Selain itu, Kabupaten Ciamis juga telah menganggarkan Rp 23 miliar untuk JPS (Jaringan Pengaman Sosial) ditambah JPE (Jaringan Pengaman Ekonomi) Rp 5 miliar.

Pemerintah Kabupaten Ciamis sedang melaksanakan validasi data agar tidak tumpang tindih penerimaannya.

“Mulai hari ini kita sudah perintahkan kepada SKPD teknis yang membidangi untuk segera merealisasikan tunjangan RT/RW secara bertahap termasuk di dalamnya untuk guru ngaji TPA/TKA, guru madrasah diniah juga diberikan untuk kader posyandu. Untuk imam Masjid Agung Ciamis, kecamatan dan desa segera disampaikan kebutuhannya melalui SKPD teknis,” terang Herdiat. @fth

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Bupati Mengaku Tak Bisa Berbuat Banyak Hari Terakhir Pelaksanaan PSBB di Garut, Pengkolan Seperti Kawasan CFD

Rab Mei 20 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Garut dinilai sama sekali tak berpegaruh. Hal ini ditandai dengan tetap berjubelnya masyarakat di kawasan pusat perbelanjaan wilayah perkotaan Garut yang cenderung lebih mirip kawasan car free day (CFD). Warga menilai, penerapan PSBB di Garut sama sekali tak […]