VISI.NEWS | JAKARTA – Pusat Data Nasional (PDN) yang dibangun dengan anggaran besar, kini menghadapi krisis serius setelah diretas oleh kelompok hacker yang mengunci dan menguasai data masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku pasrah dan tidak berani melawan para peretas tersebut.
PDN mulai dibangun pada tahun 2019 dengan proyek Jasa Konsultansi Penyusunan Roadmap Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 2019-2024, yang menelan biaya sebesar Rp506.890.000. Menurut Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah melakukan lelang 16 proyek untuk membangun PDN pada periode 2019-2024, dengan alokasi anggaran mencapai Rp1,1 triliun. Namun, realisasi anggaran hanya mencapai Rp972 miliar.
“Dan mengapa realisasi anggaran tidak bisa mencapai Rp1,1 triliun? Karena pada tahun 2021 ada satu proyek yang gagal lelang. Proyek tersebut adalah Jasa Konsultansi Manajemen Proyek Penyelenggaraan Pusat Data Nasional dengan alokasi sebesar Rp125.990.652.000,” kata Uchok dalam siaran pers yang diterima Kompas.tv, Senin (1/7/2024).
CBA meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, yang biasa disapa Munie, untuk segera mundur dari jabatannya. “Padahal, kalau Menteri Munie masih punya rasa malu mesti sudah ikhlas untuk mundur dari jabatan menteri sejak adanya pengumuman PDN down oleh pemerintah,” ujar Uchok.
Selain itu, CBA juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka penyelidikan atas 16 proyek pembangunan PDN di Kementerian Kominfo. “Langkah pertama untuk membuka penyelidikan ini adalah memanggil Menteri Munie ke kantor KPK,” tambahnya.
Di tengah sorotan terhadap peretasan PDN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Kominfo telah membelanjakan Rp700 miliar untuk pemeliharaan PDN pada periode Januari hingga Mei 2024. “Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan, ini dari mulai pemeliharaan operasional BTS untuk 4G (Rp1,6 triliun) dan data center nasional Rp700 miliar,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (27/6/2024).
Sebelumnya, sejumlah layanan publik sempat mengalami kendala pada Kamis, 20 Juni 2024, akibat gangguan di PDN Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher, sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.
Kementerian Kominfo kini menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak untuk segera menyelesaikan masalah ini dan memulihkan kembali layanan publik yang terdampak.
@shintadewip
