VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, menyoroti sejumlah tantangan strategis yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (07/04/2026).
Dalam RDP tersebut, Ranny menekankan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks, terutama dalam melindungi pekerja sektor informal dan kelompok rentan.
Ranny mempertanyakan target kuantitatif kepesertaan sektor informal dalam lima tahun ke depan. Ia menilai BPJS Ketenagakerjaan belum menyampaikan angka yang jelas terkait perluasan kepesertaan di sektor tersebut.
“Tanpa angka target yang pasti, tentu akan kesulitan mengukur keberhasilan program,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar tersebut juga meminta penjelasan mengenai strategi konkret untuk meningkatkan kepatuhan pekerja informal yang selama ini dinilai masih rendah.
Selain itu, Ranny menyoroti kinerja pelayanan klaim. Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan memaparkan indikator waktu penyelesaian klaim serta persentase klaim yang masih bermasalah atau tertunda. Hal ini dinilai penting untuk memastikan kualitas layanan kepada peserta tetap optimal.
Terkait program Return to Work, dari total 2.373 penerima manfaat, Ranny meminta data berapa persen peserta yang benar-benar kembali bekerja secara produktif.
“Keberhasilan program BPJS Ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari penyelesaian program, tetapi dari dampak nyata terhadap keberlanjutan pekerjaan peserta,” tegasnya.
Ranny juga mengkritik paparan BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai belum menyertakan baseline data dan target kuantitatif, khususnya terkait cakupan kepesertaan hingga tahun 2031.
Ia menilai transparansi data menjadi kunci dalam pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga. Masalah lain yang disoroti adalah tingginya potensi drop out peserta. Ranny mempertanyakan jumlah peserta non aktif saat ini serta tingkat retention rate yang menjadi dasar strategi reaktivasi peserta.
“Apakah masalah utamanya ekspansi atau justru tingginya peserta yang keluar?” ujarnya.
Dalam aspek digitalisasi, Ranny menilai masih adanya persoalan klasik seperti data ganda dan ketidaksesuaian nomor identitas. Ia meminta penjelasan terkait persentase data peserta yang telah tervalidasi penuh serta efektivitas transformasi digital yang dilakukan.
Ranny juga menyinggung strategi investasi BPJS Ketenagakerjaan, khususnya penggunaan instrumen alternatif di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ia meminta jaminan bahwa langkah tersebut tidak meningkatkan risiko terhadap dana pekerja, serta meminta data real return dibanding inflasi dalam lima tahun terakhir.
Terakhir, ia menyoroti tingginya pelanggaran kepatuhan perusahaan. Ranny meminta data persentase perusahaan yang belum patuh serta jumlah yang telah dikenai sanksi.
Menurutnya, sistem pengawasan perlu dievaluasi apakah benar efektif atau hanya kuat secara desain namun lemah dalam implementasi.
Ranny berharap BPJS Ketenagakerjaan ke depan dapat semakin memperkuat perannya dalam melindungi pekerja Indonesia, terutama kelompok paling rentan.
“Program yang ada harus mudah diakses, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” tutupnya. @givary
