RDTR Untuk Ciptakan Harmonisasi Lingkungan

Banjir di Desa Tegaluluar Kec. Bojongsoang beberapa waktu lalu akibat terjadinya alih fungsi lahan./visi.news/ki agus.
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS — Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), menurut anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, merupakan rencana pembangunan atau pemgembangan secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota yang diimplementasikan melalui ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 59, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dalam pasal tersebut, dikatakan Yayat, menetapkan bahwa setiap RTRW kabupaten/kota harus menentukan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR. Karena RDTR merupakan sebuah perencanaan agar tercipta lingkungan harmonis antara pembangunan yang dilakukan dengan kawasan disekitarnya.

“Gambaran tersebut semestinya bisa menjadikan suatu keselarasan lingkungan dengan tidak mengorbankan sebuah lahan hanya untuk kepentingan personal atau pengusaha,” katanya via seluler, Kamis (13/8/2020).

Jelasnya, lanjut Yayat, RDTR berfungsi sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW, agar kegiatan pemanfaatan ruang bisa lebih rinci, termasuk pada pengendaliannya, juga dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang.

Dari tidak keberadaan RDTR tersebut, ditambahkannya, jumlah lahan hijau yang semula merupakan zona hijau dan produktif berubah menjadi kuning hanya berdasarkan insentitas wilayah. Sementara lahan kering dijadikan zona hijau.

Disebutkan Yayat, seperti kawasan Bandung Selatan, khususnya di Kecamatan Ciwidey dan Rancabali yang dulu terkenal dengan buah Strawberrynya sekarang hanya tinggal nama saja. Demikian juga dengan kawasan Bojongsoang sebagai penghasil ikan yang merupakan komoditas perikanan sudaj diurug dan dalam jangka waktu tak lama akan menjadi perumahan elit.

“Begitu juga dengan lahan sawah sedikit demi sedikit mulai berkurang karena sudah berganti wujud menjadi lahan non pertanian,” ujarnya.

Sementara dampak alih fungsi lahan tersebut, dijelaskannya, berimbas pada masyarakat dengan meluapnya air sungai ke rumah penduduk, terjadi kekeringan air sumur, dan hal lainnya yang mengakibatkan masyarakat merugi. @qia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemkab Bandung Bisa Buat Pasal Pidana Bagi Pelaku Alih Fungsi Lahan

Kam Agu 13 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS — Pemerintah Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki aturan ketat dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, dengan mencantumkan pasal pidana guna mengantisipasi perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian. Dikatakan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup/Cawabup) Bandung, H. Deding Ishak, pemkab sebetulnya memiliki peran untuk menangani alih fungsi […]