Resepsi Pernikahan Dibubarkan Satpol PP Karena Langgar PPKM

Editor :
Petugas gabungan Satpol PP Pemkot Solo bersama aparat Polresta Surakarta membubarkan resepsi pernikahan dan pengunjung rumah makan dalam operasi yustisi cipta kondisi dalam rangka PPKM./visi.news/tok suwarto. 

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Solo dengan dukungan aparat Polresta Surakarta, menjelang berakhirnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pada Minggu (24/1/2021), membubarkan kerumunan massa di beberapa resepsi pernikahan dan orang – orang yang sedang makan di beberapa rumah makan.

Tindakan tegas dalam operasi yustisi gabungan yang digelar serentak untuk menekan penyebaran Covid 19 tersebut, merupakan tindak lanjut surat edaran (SE) Wali Kota Solo yang mengatur pelaksanaan PPKM.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, sehari sebelumnya, pada Sabtu (23/1/2021), mengingatkan, Pemkot Solo akan konsisten bertindak tegas terhadap siapa pun dan pihak mana pun yang tidak mematuhi SE wali kota tentang PPKM.

“Di dalam surat edaran kan sudah jelas, kegiatan masyarakat yang dibatasi, seperti jam operasional mal, toko ritel, pembatasan pengunjung rumah makan, larangan resepsi dan sebagainya. Kalau ada yang melanggar ketentuan ya harus dibubarkan. Masalahnya penyebaran Covid-19 di Kota Solo sudah termasuk tinggi, sempat sampai 200-an,” katanya.

Wali kota yang akrab disapa Rudy itu, menegaskan, Pemkot Solo harus mempertimbangkan pengendalian penyebaran Covid-19 untuk melindungi masyarakat. Tetapi di sisi lain perekonomian masyarakat juga harus tetap berjalan.

Dalam kaitan itu, dia minta masyarakat juga agar taat dan disiplin melaksanakan PPKM yang diatur dalam SE wali kota Solo. Dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat yang terkait dengan perekonomian, katanya, pihaknya juga memperhatikan masukan dari masyarakat, seperti peninjauan kembali pembatasan jam operasional toko, warung, dan rumah makan.

“Kita menerima masukan itu dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan PPKM selama 2 minggu ini. Kalau selama PPKM penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan, ya kita pertimbangkan sedikit dilonggarkan,” jelasnya, sambil menanggapi rencana perpanjangan PPKM.

Terpisah, Kepala Satpol PP Pemkot Solo, Arif Darmawan, di sela operasi yustisi cipta kondisi, menyatakan kepada wartawan, Minggu (24/1/2021), resepsi pernikahan yang dibubarkan di antaranya di rumah Sukirno, Kampung Penjalan RT 03/RW 04, Kelurahan Gandekan Tengen, Kecamatan Jebres dan di rumah Suranto, Kampung Kragilan RT 04/RW 15, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari.

Sedangkan rumah makan yang banyak pengunjung dan banyak pengemudi ojek online yang mengantre go food, yakni Mie Gacoan di kawasan Mangkubumen, didatangi tim operasi gabungan. Pemilik rumah makan mendapat peringatan dan para pengunjung yang sedang makan dibubarkan.

“Tim operasi yustisi cipta kondisi membubarkan resepsi di antaranya di Kelurahan Gandekan Tengen dan di Kelurahan Joglo, karena melanggar aturan PPKM. Tugas kita menegakkan aturan PPKM agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid -19, dengan 5 M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Rumah makan silakan melayani pembeli, tapi jangan dimakan di tempat silakan dibawa pulang,” ujar Arif.

Sebelumnya, Satpol PP Pemkot Solo memberikan sanksi penutupan terhadap 5 rumah makan yang melanggar aturan PPKM.
Selain itu, Satpol PP juga mengeluarkan larangan operasional terhadap sebuah tempat karaoke, yang melanggar ketentuan jumlah maksimal pengunjung. Sebelum dilakukan penutupan paksa, aparat Satpol PP telah memberikan surat peringatan ketiga (SP3).

“Kita masih mendapati pelanggaran SE Wali Kota Solo Nomor 067/036 tentang PPKM di lapangan. Sehingga dalam pelaksanaan PPKM, operasi yustisi tidak lagi menjaring orang yang tidak pakai masker, tetapi adanya kerumunan massa dan sebagainya,” ujar Arif lagi.

Mengutip hasil operasi yustisi cipta kondisi, sampai 22 Januari 2021, Satpol PP Pemkot Solo telah menerbitkan surat peringatan kedua (SP2) terhadap 170 pemilik usaha yang melanggar ketentuan PPKM. Pemberian surat peringatan tersebut, katanya, agar para pelaku usaha lain mematuhi SE wali kota tentang PPKM untuk mencegah penyebaran Covid-19. @tok

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Warga Yogyakarta dan Solo Gratis Naik KRL pada 1 - 7 Februari 2021

Ming Jan 24 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Warga Kota Yogyakarta dan Solo maupun daerah sekitarnya diberi kesempatan menikmati perjalanan kereta rel listrik (KRL) secara gratis selama masa uji coba KRL relasi Stasiun Yogyakarta – Solo Balapan yang dioperasikan anak perusahaan KAI, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Direktur Operasi dan Pemasaran PT KCI, Wawan Ariyatno, […]