VISI.NEWS | MYANMAR – Junta militer Myanmar menuai kritik setelah diduga menghalangi masuknya bantuan internasional bagi korban gempa bumi dahsyat yang mengguncang negara tersebut baru-baru ini. Gempa dengan magnitudo 7,7 menghancurkan dua kota besar, Sagaing dan Mandalay, serta menewaskan sedikitnya 3.514 orang.

Sejumlah organisasi hak asasi manusia dan warga menuduh pemerintah militer Myanmar sengaja mempersulit kerja lembaga kemanusiaan asing yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Situasi ini diperburuk dengan kelangkaan pangan, air bersih, dan tempat tinggal.

Dalam pernyataannya, Wakil Pemimpin Junta, Jenderal Soe Win, menegaskan bahwa hanya organisasi yang telah mendapat izin resmi yang diizinkan beroperasi, dan harus berkoordinasi dengan pejabat setempat.

“Tim bantuan tidak diperbolehkan beroperasi secara independen, dari organisasi apapun,” ujar Jenderal Soe Win, dikutip dari Radio Free Asia.

“Harus berupa entitas yang sudah mendapatkan izin sebelumnya dan kebijakan akan dilaksanakan untuk menjamin perizinan yang sudah disetujui jika bekerja sama dengan pejabat terkait,” demikian lanjut keterangan.

Mereka juga mengklaim bahwa tindakan selektif ini dilakukan untuk mencegah masuknya pihak-pihak yang diduga memiliki niat negatif dengan memanfaatkan krisis.

Namun, relawan di lapangan mengungkapkan bahwa pemeriksaan ketat justru memperlambat penyaluran bantuan dan menyumbang tingginya angka kematian. Seorang relawan bahkan menyatakan mereka hanya bisa menyaksikan warga meninggal dunia karena keterlambatan bantuan yang seharusnya bisa menyelamatkan nyawa. @ffr