VISI.NEWS | BANDUNG – Situasi politik dan pemerintahan yang terjadi di pusat dan daerah dianggap memiliki perbedaan namun sedikit sama. Pandangan tersebut ditegaskan Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat (Jabar) yang menegaskan akan tetap kritis terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Sebagai kontrol pemerintahan, Fraksi Gerindra DPRD Jabar, akan menjalankan pungsinya sesuai konstitusi, dimana legislator tersebut memiliki fungsi pengawasan, budgeting dan legislasi.
“Untuk itu Fraksi Partai Gerindra akan tetap kritis jika ada kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak sesuai,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Ricky Kurniawan.
Kepada VISI.NEWS Rabu (17/11/21), ia mengungkapkan, sejatinya, legislator bisa menjalankan tiga fungsinya dengan baik guna melahirkan pemerintahan yang baik, oleh karena itu setiap kebijakan Pemprov Jabar, Fraksi Gerindra tentunya tetap akan mengkeritisi kebijakan yang sekiranya tidak sesuai.
“Bagaimana kami mau mengontrol kalau anggarannya tidak tahu, bagaimana mau mengontrol kalau peraturannya tidak tahu, saya kira ketiga poin tersebut harus saling berkaitan satu sama lain,” ungkapnya.
Ricky menjelaskan, terkait dengan perbedaan namun sedikit sama tersebut, berkaitan dengan pemerintahan di pusat dan daerah, dimana dalam pemerintahan di pusat Ketua Umum (Ketum) Gerindra merupakan Manteri Pertahanan, sementara di daerah tidak terdapat adanya kader Gerindra yang duduk sebagai Kepala Dinas.
“Gambaran tersebut tidak lain adalah perbedaan mengenai seberapa tajam kritik legislatif kepada eksekutif, di pusat ada Pak Prabowo dalam pemerintahan, di Jabar kami tidak punya kepala dinas,” jelasnya.
Terakhir, Fraksi Gerindra tetap akan menjadi penyeimbang roda pemerintahan khususnya di Jabar, selama keritik tersebut membangun, maka akan disampaikan dengan cara yang baik.
“Intinya adalah tetap pada marwah sebagai penyambung aspirasi masyarakat, dan menjalankan tiga pungsi legislatif dengan baik,” pungkasnya.@eko
