Ridwan Kamil Hentikan semua Proyek

Ridwan Kamil./visi.news/humas jabar
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, mengatakan, keselamatan warga harus  diutamakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi covid-19.

“Kami harus memastikan keselamatan warga, apalagi Jabar penduduknya terbesar se-Indonesia, jumlah pemilih tetap mencapai 33 juta,” katanya. dalam rapat dengar pendapat dengan Komite I DPD RI via video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (7/7/20).

Rapat yang dihadiri kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada tersebut membahas pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020 di tengah pandemi.

Pihaknya khawatir karena hingga saat ini penularan covid-19 masih terjadi. Maka itu, potensi sebaran virus ini harus ditekan selama Pilkada berlangsung. Salah satunya dengan membagi jadwal pemungutan suara.

“Salah satu yang kendala adalah anggaran yang harus dikeluarkan karena dana APBD kami dialokasikan untuk (penanganan) covid-19,” ucapnya.

Delapan daerah di Jabar akan menggelar Pilkada pada 2020, yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok.

Menurut dia, pembagian jadwal pemungutan suara dapat menjadi solusi ketimbang harus menambah jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu pun dapat mengurangi beban anggaran Pilkada. Apa lagi, 63 persen warga Jabar terdampak COVID-19 dan membutuhkan bantuan.

“Sekarang 63 persen warga Jabar harus dibantu, maka sebagai pemimpin saya putuskan semua proyek berhenti. Kami fokus memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan,” katanya.

“Solusi saya sederhana membuat regulasi yang mengatur bahwa pemungutan suara bisa hingga sore. Jadi, jumlah TPS-nya tetap, pencoblosannya dibagi dua ronde, yakni pagi sampai siang, dan siang sampai sore,” imbuhnya.

Ketua Komite I DPD RI, Teras Narang menilai, penundaan Pilkada adalah hal penting, mengingat kasus positif di Indonesia masih bertambah. Presiden RI Joko Widodo, kata ia, telah menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami krisis kesehatan dan ekonomi.

“Kami memandang penundaan (Pilkada) adalah suatu hal yang penting karena pandemi keadaannya memprihatinkan, Presiden pun telah menyatakan bahwa negara dalam keadaan krisis kesehatan dan ekonomi,” katanya.

Krisis ini tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga berbagai negara di belahan dunia. Pilkada serentak tahun ini akan digelar di 261 daerah dan 9 provinsi dengan jumlah pemilih 105 juta.

“Kita tidak bisa membandingkan dengan negara yang punya sistem yang tidak dimiliki Indonesia. Misalnya, electronic voting, kita masih belum bisa melakukannya,” ucapnya.

“Jadi dengan kondisi seperti ini menjadi keprihatinan Komite I, intinya pandangan kami bahwa sebaiknya Pilkada tidak dilakukan pada di 2020. Namun, kami selalu berdoa covid-19 segera berlalu,” katanya.@awn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

MA Kabulkan Gugatan Rachmawati soal Aturan Pemenang Pilpres

Sel Jul 7 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 atas gugatan sengketa pilpres yang diajukan Rachmawati Sukarnoputri dan enam orang pemohon lainnya. Ketentuan yang digugat adalah Pasal 3 ayat (7) PKPU yang mengatur soal penetapan pemenang Pilpres. Dalam aturan itu, dinyatakan apabila […]