VISI.NEWS | JAKARTA – Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), menuntut transparansi terkait serangan ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional (PDN). Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, menyatakan bahwa pemerintah belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai dampak dan penanganan dari insiden tersebut.
Surat yang dikirimkan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kominfo pada tanggal 1 Juli 2024 menegaskan permintaan SAFEnet untuk mengungkapkan:
1. Layanan Publik yang Terdampak: Daftar lengkap layanan publik yang terkena dampak serangan ransomware, termasuk jenis layanan dan instansi yang terlibat.
2. Dampak Spesifik pada Layanan Publik: Informasi mengenai dampak spesifik yang dialami masyarakat, termasuk gangguan operasional yang terjadi.
3. Langkah Penanganan yang Dilakukan: Penjelasan mengenai tindakan yang telah diambil oleh Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta instansi terkait lainnya untuk menangani serangan ini. Ini mencakup langkah-langkah mitigasi, pemulihan layanan, dan upaya untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
SAFEnet memberikan batas waktu sepuluh hari kepada Kemenkominfo untuk merespons tuntutan mereka. Nenden Sekar Arum menegaskan bahwa jika tidak ada jawaban atau jawaban yang tidak memuaskan, SAFEnet akan mengambil langkah lebih lanjut, termasuk kemungkinan pengaduan ke instansi yang lebih tinggi.
Sebelumnya, SAFEnet juga menginisiasi petisi yang menyerukan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie, untuk mundur dari jabatannya sebagai respons terhadap penanganan serangan ransomware ini. Petisi tersebut telah mendapatkan dukungan dari lebih dari 23.657 orang per hari ini.
SAFEnet terus memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan dan akurat terkait keamanan dan hak digital di Indonesia.
@shintadewip
