VISI.NEWS | JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil niaga dari India. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi melemahkan industri dalam negeri dan tidak sejalan dengan upaya memperkuat perekonomian nasional.
Menurut Said, langkah korporasi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu perlu dikaji ulang secara menyeluruh. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong berbagai program prioritas untuk memperkuat ekonomi domestik, termasuk sektor pedesaan dan rantai pasok pangan nasional.
“Setiap belanja negara harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional. Jangan sampai uang APBN justru mengalir ke luar negeri dan tidak menciptakan efek berganda bagi industri dalam negeri,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/2/2026).
Said mengungkapkan, berdasarkan kajian Center of Economic and Law Studies (Celios), rencana impor tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi signifikan. Di antaranya, menggerus Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat sekitar Rp39 triliun, serta memangkas surplus industri otomotif hingga Rp21,67 triliun.
Selain itu, potensi penurunan pendapatan tenaga kerja di seluruh rantai pasok industri otomotif diperkirakan mencapai Rp17,39 triliun, serta menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp240 miliar.
Ia menambahkan, sejak 2011 pertumbuhan industri manufaktur nasional tercatat konsisten berada di bawah pertumbuhan PDB. Padahal, sektor ini seharusnya menjadi tulang punggung hilirisasi sumber daya alam sekaligus penyerap tenaga kerja terdidik.
“Lebih dari satu juta sarjana kita masih menganggur. Industri manufaktur, termasuk otomotif, seharusnya menjadi solusi,” katanya.
Said mempertanyakan apakah PT Agrinas telah berkomunikasi dengan produsen otomotif dalam negeri, termasuk Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), untuk memenuhi kebutuhan kendaraan niaga tersebut.
Ia menilai, pengadaan 105.000 unit mobil niaga hampir setara dengan total produksi mobil niaga nasional dalam satu tahun. Jika pembelian dilakukan dari pabrikan dalam negeri, langkah itu diyakini dapat mendorong pertumbuhan industri otomotif, memperluas penyerapan tenaga kerja, dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian.
“Pertimbangan efisiensi harga tidak bisa berdiri sendiri. Harus dihitung juga aspek layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, hingga jaringan bengkel. Kalau semua diperhitungkan, belum tentu impor lebih murah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut bersifat multiyears dan menggunakan dana APBN di tengah ruang fiskal yang terbatas. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus mempertimbangkan dampak strategis terhadap penguatan rantai pasok nasional.
Ia mengingatkan agar seluruh BUMN memahami arah kebijakan Presiden yang menekankan penguatan ekonomi domestik dan kemandirian industri.
“Lebih bijak jika rencana ini tidak sekadar ditinjau ulang, tetapi dibatalkan. Uang rakyat harus kembali memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” tegasnya. @givary
