Samsat Subang Raup RP 54, 5 Miliar dari Pemutihan Pajak Kendaraan

Editor Samsat Subang raup RP 54, 5 miliar dari pemutihan pajak kendaraan./via jabarprov.go.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | KAB. SUBANG – Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Subang mencatat pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mencapai Rp 54,5 miliar selama dua bulan pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan.

Kepala P3DW Kabupaten Subang Lovita Adriana Rosa mengatakan, program pembesasan denda dan pemberian diskon pajak kendaraan bermotor diselenggarakan selama dua bulan yakni 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2022.

Lovita menjelaskan, sebanyak 53 ribu lebih kendaraan roda dua dan roda empat di Subang sudah membayar pajak. Namun demikian, penerimaan pajak dari BBNKB1 atau pajak kendaraan baru masih minim lantaran unit yang tersedia di dealer terbatas.

Menurut Lovita, pemutihan pajak kendaran bertujuan meringankan beban para wajib pajak di masa pemulihan ekonomi setelah pandemi. Ia mengatakan, program ini disambut antusias masyarakat Subang terbukti dengan tingginya penerimaan pajak kendaraan dan secara tidak langsung membuat masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk melunasi sisa pajaknya.

Sebelum program pemutihan, lanjut Lovita, rata-rata penerimaan bulanan dari PKB dan BBNKB adalah Rp 22 miliar, namun saat pemutihan digelar, penerimaan meningkat signifikan perbulan yakni mencapai Rp 27 miliar.

Diketahui, hingga tanggal 30 Agustus 2022, realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah Kab. Subang, baik R2 dan R4 sudah terealisasi Rp101,2 miliar, atau setara 68,11% dari target tahun 2022 yakni Rp148,6 miliar.

Hal yang menggembirakan dari adanya program pemutihan pajak adalah turunnya jumlah kendaraan tidak mendaftar ulang (KTMDU). Sebanyak 8.910 kendaraan R2 dan R4 telah melakukan daftar ulang dan menyelesaikan tunggakannya.

Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat menganggap pentingnya tertib administrasi terhadap status kepemilikan kendaraan. Lovita menjelaskan, ke depan, sebagaimana disosialisasikan oleh jajaran Pembina Samsat, bagi Kendaraan bermotor yang STNK-nya dibiarkan mati selama dua tahun berpotensi mendapat penghapusan data registrasi dari kepolisian.

Baca Juga :  Belum Diketahui Motifnya, Seorang Pelajar Tewas Setelah Loncat dari Lantai 12 Kings Plaza

“Penghapusan data kendaraan bagi pemilik yang tak membayar perpanjangan masa berlaku lima tahunan STNK dalam tempo menunggak dua tahun diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74,” katanya, dilansir dari laman resmi Pemprov Jabar.

Lovita berharap agar pemilik kendaraan memperhatikan waktu pembayaran pajak agar disesuaikan dengan aturan yang berlaku sehingga tidak merugikan pemilik kendaraan karena status kendaraan sudah tidak terdaftar.

“Untuk itu, saya meminta masyarakat untuk melihat kondisi STNK mereka apakah masih berlaku atau tidak. Karena biasanya mereka itu lupa pajak. Pajak ini penting karena ada bukti pengesahan yang diberikan. Untuk membuktikan kalau motor jelas asal-usulnya. Kemudian untuk yang beli motor bekas. Segera melakukan proses balik nama sehingga tidak mengalami kendala atau kesulitan ke depannya,” ucapnya.

Selanjutnya, dengan berakhirnya Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Barat selama dua bulan ini, Lovita mengapresiasi semua stakeholder terkait, mitra kerja kepolisian, bjb dan Jasa Raharja atas kerja sama dan kolaborasi yang baik sehingga pelaksanaan pemutihan PKB bisa berjalan dengan lancar.

Lovita juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para wajib pajak di Subang yang atas kesadarannya telah menunaikan kewajibannya sebagai warga Jawa Barat yang taat pajak. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Legislator Dorong Revisi UU Sisdiknas Sebagai Ikhtiar Beri Payung Pengakuan PAUD

Jum Sep 2 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan oleh Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Saat menerima audiensi tersebut, Pimpinan Komisi X […]