VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menilai perlunya kesamaan persepsi antara pemerintah, asosiasi film, dan pelaku industri dalam memajukan perfilman nasional.
Menurutnya, setiap pihak memiliki tugas dan orientasi berbeda yang perlu disinergikan agar visi pembangunan kebudayaan melalui film dapat berjalan optimal.
“Pemerintah punya tugas untuk pendidikan dan mensosialisasikan kebudayaan sebagai benteng negara, tapi misi itu akan mentah kalau tidak diolah oleh sumber daya manusia yang memadai,” ujar Samuel melalui keterangan yang diterima, Selasa (11/11/2025).
Politisi PDIP tersebut menegaskan bahwa peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang perfilman menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pelaku industri. Ia berharap DPR dapat memperoleh gambaran konkret mengenai upaya pengembangan SDM dari pihak pemerintah dan lembaga terkait.
“Sumber daya manusia ini adalah beban bersama, tidak hanya di industri film,” tambahnya.
Sebagai negara kepulauan, Samuel mengusulkan agar pemerintah tidak terjebak pada konsep gedung bioskop konvensional. Ia menilai, pemutaran film keliling dengan mobil bioskop atau layar tancap lebih efektif untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
“Masyarakat kita ini masyarakat guyub. Mereka lebih nyaman nonton bersama di layar tancep daripada harus masuk ke dalam gedung,” ujarnya.
Ia menilai langkah tersebut juga dapat menjadi bentuk efisiensi anggaran sekaligus sarana pemerataan akses hiburan dan edukasi budaya melalui film.
Samuel turut mengapresiasi kemajuan perfilman Indonesia yang berhasil menembus ajang internasional, termasuk film karya anak bangsa yang masuk nominasi Oscar. Namun, ia menyayangkan kurangnya publikasi dan apresiasi dari pemerintah atas pencapaian tersebut.
“Sayangnya, pengakuan itu berhenti di pengumuman. Masyarakat tidak tahu bahwa film-film kita sudah sampai tingkat dunia,” katanya.
Ia mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif untuk menggelar penayangan film keliling di berbagai daerah sebagai bentuk apresiasi dan kebanggaan nasional terhadap karya sineas Indonesia.
Di akhir pernyataannya, Samuel juga menyoroti minimnya peran kritikus film di tanah air. Ia menilai keberadaan kritikus penting sebagai tolok ukur kualitas karya dan bahan evaluasi bagi para pembuat film.
“Sekarang review film hanya ramai di media sosial, tanpa komentar dari kritikus. Padahal mereka penting untuk memberi masukan yang objektif,” tegasnya.
Samuel berharap asosiasi perfilman kembali menghidupkan ekosistem kritik film agar industri perfilman nasional tidak hanya produktif, tetapi juga berkembang secara kualitas. @givary
