Satker Pengguna Anggaran Supaya Gunakan DIPA untuk Percepat Pulihkan Ekonomi

Editor Danrem 074 Warastratama, Kolonel (Inf) Rano Tilaar, menerima DIPA tahun anggaran 2021 dari Kepala KPPN Surakarta, Sugiarso./visi.news/istimewa.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Menjelang tahun anggaran 2021 yang tinggal sebulan lagi, satuan kerja (Satker) vertikal sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) di daerah sudah bisa melakukan proses lelang, penunjukan, atau belanja dengan dana APBN yang akan dilaksanakan selama 2021.

Dengan begitu, pada awal tahun anggaran 2021 mendatang, sudah dapat dilaksanakan penandatanganan kontrak atau surat perjanjian kerja (SPK) dengan pihak kontraktor.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Sugiarso, mengungkapkan hal itu, ketika menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kepada para pimpinan satuan kerja, di kantor KPPN Surakarta, Senin (30/11/2020).

DIPA tahun 2021 yang diserahkan total senilai Rp 6,6 triliun yang disalurkan kepada 100 satuan kerja di wilayah Surakarta, meliputi Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, dan Wonogiri, Jawa Tengah.

Menurut Sugiarso, di samping DIPA senilai Rp 6,6 triliun, setiap satuan kerja mendapat tambahan pagu anggaran senilai Rp 3,6 triliun untuk membiayai kegiatan di tiga daerah tersebut. Dana itu, di luar dana desa yang diserahkan secara langsung melalui rekening.

Beberapa satuan kerja nonvertikal tertentu (SNVT), di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan satuan kerja yang paling tinggi alokasi anggarannya, mencapai Rp 1,4 triliun.

Berikutnya, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang mulai tahun 2021 berstatus perguruan tinggi negeri badan hukum, menerima alokasi anggaran Rp 750 miliar dan Korem Warastratama Surakarta Rp 459 miliar.

Kepala KPPN Surakarta mendorong seluruh satuan kerja sebagai kuasa pengguna anggaran, serta pemda menitikberatkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam belanja DIPA. Dia menyebut contoh kegiatan penguatan UMKM dan padat karya untuk proyek fisik.

“Itu sesuai tema pembangunan 2021, yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi birokrasi. Kita masih dihadapkan pada kondisi tidak menentu, salah satunya belum pastinya vaksin virus corona. Situasi seperti ini cenderung meningkatkan angka kemiskinan di tahun depan,” katanya.

Baca Juga :  Ketua GNPK-RI Jabar, "Orangnya Bergaul, Pak Adjat Cocok di Kesbang"

Sugiarso juga mendorong satuan kerja tetap menjaga integritas dalam belanja DIPA yang menggunakan dana APBN. Dalam kesempatan itu, semua satuan kerja penerima DIPA menandatangani pakta integritas. Danrem 074 Warastratama, Kolonel (Inf) Rano Tilaar, yang dinilai sebagai satuan kerja terbaik dalam pelaksanaan DIPA, didaulat menyampaikan testimoni.

Sugiarso menyatakan, KPPN juga terbuka bagi satuan kerja yang akan belajar mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.@tok

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

HIDAYAH: 10 Tahun Dengar Alquran, Katrin Akhirnya Jadi Mualaf

Sen Nov 30 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Perjalanan seorang insan menuju Tuhannya berbeda-beda. Bagi Katrin, mualaf asal Jerman, awalnya adalah ketertarikan pada bacaan Alquran. Padahal, sebelumnya dia merasa biasa saja mendengar itu dari pelantang masjid. Saat itu bulan Ramadan dan Katrin belum memeluk Islam. Dia bercerita kepada laman About Islam bahwa dia sudah terbiasa […]