Sekber Terbentuknya Kota Cimahi Terlupakan

Editor Djamu Kertabudi, akademisi UNNUR./visi.news/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Saksi sejarah terbentuknya Kota Cimahi Djamu Kertabudi mengungkapkan, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2001, perubahan status Kota Administratif menjadi Kota Otonom ini sangat luar biasa dan bahkan diluar dugaan.

Hal itu diungkapkan Djamu dalam sebuh silaturahmi dengan para wartawan di Cimahi, Senin (21/6).

“Itulah komentar saya sebagai saksi sejarah terbentuknya Kota Cimahi melalui perubahan status Kota Administratif menjadi Kota Otonom ini,” tandas Djamu.

Kalau ada pertanyaan, kenapa ada istilah “diluar dugaan” ?, lanjut Djamu, karena berdasarkan hasil penelitian konsorsium Perguruan Tinggi atas kerja sama dengan Pemda Kabupaten Bandung saat itu, untuk mengetahui tingkat kelayakan perubahan status kota administratif menjadi Kota Otonom Cimahi. Ternyata hasil penelitian menunjukan bahwa Kota Cimahi layak menjadi Kota Otonom..

Djamu mengatakan ada catatan untuk diantisipasi, bahwa beberapa tahun kemudian Kota Cimahi akan menjadi Kumuh.

“Hal ini berkaitan dengan ratio tingkat kepadatan penduduk dengan luas wilayah (42 km2) yang tidak ideal. Sehingga aspek tata ruang, pengelolaan sampah, penataan pasar tradisional, dan tingkat kemacetan lalu lintas menjadi persoalan tersendiri,” jelasnya.

Dia menambahkan, dari hasil penelitian yang bersifat prediktif ini tidak terbukti.

“Kota Cimahi berkembang sedemikian rupa, ibarat “gadis kecil nan rupawan”. Meskipun masih banyak hal yang masih perlu dibenahi. Kemudian daripada itu,
dilihat dari aspek sejarah, terbentuknya Kota Cimahi ini diwarnai dinamika dan dialektika proses perjuangan yang cukup berat yang dilakukan oleh masyarakat. Cimahi yang dipelopori Sekber Cimahi Otonomo,” tegas Djamu.

Djamu menegaskan Sekretaris Bersama (Sekber) Cimahi Otonom itu merupakan komunitas gabungan dari LSM , Ormas, Kader Partai, dan perorangan.

Baca Juga :  Yurianto: Warga Tak Pakai Masker Sumbang Kasus Corona Tinggi

“Proses perjuangan diliputi suasana cukup menegangkan, karena dipengaruhi oleh batas waktu sebagaimana ditentukan pada pasal 125 UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari sejak ditetapkannya UU ini harus berubah status sebagai Kota Otonom. Dan apabila hasil penelitian menunjukan Kotif Cimahi tidak layak menjadi Kota Otonom, maka Kotif Cimahi dihapus,” ulasnya.

Dengan demikian, dinamika perjuangan yang dilakukan Sekber Cimahi Otonom ini terbilang luar biasa.

“Namun ternyata apresiasi terhadap perjuangan Sekber Otonom Cimahi ini tampak belum mendapat tempat terhormat,”pungkasnya.@pih

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Tekan Penurunan Kasus Covid-19, Mulai Hari ini Pasar Tumpah Kecamatan Pameungpeuk Tutup

Sel Jun 22 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Pasar tumpah di Kecamatan Pameungpeuk mulai hari ini sudah tidak beroperasi agar tidak ada kerumunan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. “Jika zonanya sudah mulai melandai lagi, nanti ada kebijakan baru lagi untuk beroperasi lagi,” ungkap Camat Pameungpeuk Asep Suryadi kepada VISI.NEWS di ruang kerjanya, Selasa (22/6/2021). Diungkapkan […]