Sekolah Masih Jual Beli Seragam dan Buku, Komisi III DPRD Kota Sukabumi Bilang Begini

Editor Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi Jawa Barat Galuh Nauval Munawar. /visi.news/eko aripyanto
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | SUKABUMI – Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi Jawa Barat (Jabar) Galuh Nauval Munawar menegaskan, sekolah maupun komite sekolah dilarang menjual seragam serta buku termasuk Lembar Kerja Siswa (LKS) terhadap para siswa.

Penegasan Anggota Fraksi Gerindra ini disampaikan mengingat masih adanya praktik jual beli seragam serta buku dan LKS yang terjadi pada sekolah dasar (SD) di Kota Sukabumi.

“Sepengetahuan kami, sekolah maupun komite sekolah tidak boleh menjual buku atau LKS serta seragam sekolah diluar seragam merah putih, titik, intinya itu,” katanya.

Dihubungi Jumat (11/2/22), Galuh mengungkapkan, larangan ini bukan karena dasar, pasalnya larangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 181 huruf a.

“Pendidik dan tenaga kependidikan, baik persorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, seragam sekolah, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan,” ungkapnya.

Berdasarkan pasal itu, lanjut Galuh, sudah jelas, guru, maupun karyawan di sekolah serta komite sekolah, sama sekali tidak boleh menjual buku atau LKS maupun seragam di sekolah. Selain itu terdapat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tetang Komite Sekolah khususnya Pasal 12 huruf a.

“Yakni komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah,” ujarnya.

Adapun kaitan bagi koperasi yang ada di lingkungan sekolah, juga tidak diperbolehkan menjual seragam atau buku pelajaran, kecuali, jika koperasi itu dikelolah secara independen atau tanpa ada keterlibatan guru, karyawan hingga para komite sekolah.

“Itupun, harus disertakan keterangan bahwa siswa tidak diwajibkan untuk membeli, hanya menyediakan saja, jadi siswa beli nggak apa-apa, tidak beli juga tidak apa-apa,” lanjutnya.

Baca Juga :  Saudi Batalkan Hukuman Mati 5 Tersangka Pembunuhan Khashoggi

Contohnya, seragam batik, yang cenderung tidak tersedia di tempat lain, lantaran corak serta warna sengaja dibuat sesuai ciri sekolah masing-masing, koperasi boleh menjualnya, akan tetapi, tidak boleh mewajibkan para siswa untuk membelinya.

“Koperasi boleh menjual? tapi tidak boleh kemudian mewajibkan, ual-beli seragam dan buku di sekolah adalah pungli dan merupakan bentuk mal administrasi, sebuah pelanggaran administrasi,” paparnya.

Kendati demikian, pihaknya enggan menjelaskan lebih jauh tentang praktik jual beli seragam, buku hingga LKS yang dilakukan sekolah maupun komite sekolah sebagai bagian dari tindakan pungli, sebab, hal itu menjadi ranah penegak hukum.

“Sanksi administrasi adalah dengan melakukan mutasi hingga pencopotan dari jabatan guru atau karyawan sekolah, kalau itu sekolah, pimpinan di atasnya berarti dinas pendidikan,” pungkasnya.@eko

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Para Kepala Desa Diinstruksikan Agar Memahami Regulasi DD dan ADPD

Sab Feb 12 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | SOREANG Bupati Bandung HM Dadang Supriatna menginstruksikan para kepala desa agar lebih memahami regulasi mengenai pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana perimbangan desa (ADPD). Instruksi tersebut disampaikan oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna saat melakukan sosialisasi peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan alokasi dana perimbangan desa (ADPD) dan […]