VISI.NEWS | BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menyatakan siap mendukung pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial, meski terkendala soal luas lahan. Menurut Wali Kota Muhammad Farhan, pemerintah pusat meminta lahan seluas 5 hektar, namun lahan seluas itu sulit ditemukan di tengah padatnya kota.

“Kita diminta untuk menghibahkan 5 hektar. Tidak ada 5 hektar mah. Kita adanya maksimum 2 hektar,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (21/4/2025).

Sekolah Rakyat ini dirancang dengan konsep ‘satu atap’, di mana semua jenjang pendidikan dari TK hingga SMA berada dalam satu kawasan. Target utamanya adalah keluarga penerima bantuan sosial yang tercatat dalam DTKS dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Farhan menegaskan bahwa Pemkot hanya menyediakan lahan, sementara pembangunannya akan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Sosial. Ia juga memastikan bahwa Bandung termasuk kota dengan kualitas data DTKS terbaik sejauh ini.

Ia menjelaskan, program Sekolah Rakyat ini berbeda dengan program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) yang fokus pada membantu siswa menebus biaya sekolah swasta atau ijazah yang tertahan.

“Kalau RMP beda lagi. Itu masuknya ke dalam program RMP, bukan Sekolah Rakyat. RMP mah rata-rata sekolah swasta yang musti ditebus, ijazahnya atau apa gitu,” jelasnya. @ffr