VISI.NEWS – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan, terkait keinginan para orangtua agar sekolah bisa dibuka kembali secara tatap muka, itu kembali lagi pada kesanggupan pemerintah daerahnya. Pasalnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh empat menteri itu sifatnya opsional.
“Jika memang pemerintah daerahnya bisa menjamin dan bertanggung jawab untuk daerahnya, protokol kesehatannya, dan segala sesuatunya terpantau, maka sekolah boleh masuk lagi dengan catatan hanya 50% siswa,” tegas Dede Yusuf kepada VISI.NEWS, usai acara “Gerakan BISA” (Bersih, Indah, Sehat, dan Aman) di Situ Cileunca, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (22/8).
Menurut Dede yang menjadi catatan ketika beberapa waktu lalu ada sekolah yang dibuka, ternyata tidak dapat terkontrol dengan baik sehingga terjadi klaster-klaster baru dan di dalam SKB empat menteri dinyatakan kalau memang sampai terjadi klaster baru, sekolah harus ditutup kembali.
Kondisi yang terjadi, tambah Dede, poinnya yakni kejenuhan yang luar biasa dari anak dan orangtua yang mengharapkan mereka bisa kembali sekolah.
Lanjut Dede, ada beban yang luar biasa ketika mereka melakukan pembelajaran jarak jauh, seperti internet, kuota, dan sebagainya.
Namun di satu sisi juga, tambah Dede, ada bahaya yang menunggu jika sekolah dimulai lagi. Jadi peraturan tersebut hanyalah opsional, tidak wajib. Jadi, kalau dianggap tidak perlu dan dianggap berbahaya serta perlu hati-hati, sebaiknya sekolah tidak dibuka dulu.
Namun, lanjut Dede, jika ada orangtua yang memang butuh sekolah tatap muka karena tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, maka boleh dibuka dengan catatan siswanya harus di bawah 50%.
“Di dalam sekolah tatap muka tersebut harus menerapkan sistem siif dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau sampai ada klaster baru, ya harus ditutup kembali,” pungkasnya. @yus
