Selaraskan Fatwa, MUI Gelar Rakornas se-Indonesia

Editor Agar selaras fatwa dari pusat hingga daerah, MUI gelar rakornas se-Indonesia./via mui.or.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | PANGKALPINANG – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Rapat Kordinasi (Rakornas) seluruh Indonesia. Rakor ini termasuk di dalam agenda rangkaian Kongres Halal Internasional (KHI) MUI 2022 yang diselenggarakan di Bangkabelitung, Kamis (16/6/2022).

Mengenai acara tersebut, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, salah satu tujuan pelaksanaan rakornas ini adalah untuk mengkonsolidasikan penyelenggaraan fatwa dari pusat hingga daerah, sebagai salah satu wujud perkhidmatan MUI dalam membimbing dan memberikan panduan keagamaan bagi umat Islam.

‘’Karena fatwa itu bersifat ijtihadi. Maka butuh pedoman yang selaras antara MUI Pusat dan Provinsi. Agar keluaran fatwa itu memiliki pijakan akademik yang kokoh dan sedapat mungkin menghindari perbedaan khususnya antar institusi di pusat maupun di daerah,’’ kata dia.

Kiai Niam menambahkan, dalam proses penetapan fatwa harus mengikatkan diri pada manhaj fatwa yang telah ditetapkan di dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa.

‘’Kemudian, kalau seandainya suatu masalah telah difatwakan MUI Pusat. Maka, MUI Provinsi maupun MUI kabupaten/kota, hanya berhak melaksanakan. Artinya tidak adalagi penetapan fatwa yang lain. Ini yang penting dipahami oleh seluruh pengurus komisi fatwa MUI,’’ tegasnya.

Lebih lanjut, kiai Niam dalam rakornas ini juga akan mengkonsolidasikan penyelenggaraan fatwa yang terkait dengan penetapan kehalalan produk. Kiai Niam menjelaskan, hal ini karena adanya tata kelola baru di dalam sertifikasi halal.

Sehingga, kata dia, tata kelola baru ini harus diserap dan juga disesuaikan dengan mekanisme pemfatwaan baik di MUI Pusat maupun daerah. Termasuk juga soal kewenangannya masing-masing.

Selain itu, lanjutnya, rakornas ini juga untuk membahas optimalisasi keberperanan MUI di dalam memberikan pelayanan pada umat. Hal ini juga didasari oleh tuntutan dan harapan dari masyarakat yang meningkat.

Baca Juga :  Wapres Ajak Semua Pihak Mempererat Silaturahim

‘’Seiring dengan kesadaran masyarakat di dalam aktivitas sosialnya agar patuh mengikuti ketentuan keagamaan. Maka harus direspons secara baik penetapan kelembagaanya. Apa yang baru, salah satunya dengan pengelolaan zakat, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat meningkat,’’ ungkapnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Nahdlah ini mengungkapkan, hal ini ditandai dengan banyaknya Lembaga Amil Zakat atau LAZ di tingkat nasional maupun provinsi. Namun, dia menekankan bahwa pengelolaannya tidak cukup dengan semangat, melainkan harus patuh pada aspek syariah.

‘’Maka MUI diberi tugas dan kewenangan tambahan untuk melakukan pengawasan aspek syariah melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diberi rekomendasi dan pembimbingan keagamaan melalui fatwa-fatwanya,’’ terangnya. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Menag Yaqut Pimpin Delegasi Amirul Hajj 1443 H

Jum Jun 17 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan memimpin delegasi Amirul Hajj pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M. Mereka dijadwalkan akan bertugas memimpin misi haji Indonesia di Arab Saudi dari 28 Juni sampai 19 Juli 2022. “Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya untuk menjadi Amirul […]