VISI.NEWS | JAKARTA – Seleksi Calon Pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 telah menarik perhatian publik dengan pendaftaran yang diikuti oleh unsur aparat penegak hukum dari Polri dan Kejaksaan Agung. Dari 525 orang yang sudah mendaftar, tercatat empat jenderal Polri dan lima jaksa senior turut berpartisipasi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengklaim bahwa empat jenderal yang mendaftar telah melalui asesmen internal dan memenuhi syarat. “Polri memberikan beberapa nama yang tentunya melalui seleksi dan memenuhi syarat,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Keempat jenderal Polri yang mendaftar adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Komjen Setyo Budiyanton; Sekretaris Utama Lemhannas RI, Komjen RZ Panca Putra Simanjuntak; Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Djoko Poerwanto; dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Didik Agung Widjanarko. Sementara itu, lima jaksa yang turut mendaftar adalah Plt Deputi III Kemenkopolhukam, Sugeng Purnomo; Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Andi Herman; Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar; Kepala Kejaksaan Tinggi Bali (Kajati Bali), Ketut Sumedana; dan eks Direktur Penuntutan KPK, Fitroh Rohcahyanto. Menurut Harli, lima nama ini telah disetujui Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, untuk maju dalam seleksi capim KPK.
“Para peserta yang mendaftar tentu telah melalui evaluasi dan penilaian dari pimpinan,” kata Harli, Selasa kemarin. Harli bahkan mengungkap pesan Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, kepada lima jaksa yang mendaftar seleksi Capim KPK periode 2024-2029. “(Pesan Jaksa Agung) tetap semangat. Tetap semangat bahwa (artinya) itu sangat lugas dan sangat bernas,” ungkap Harli. Pesan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi positif bagi para jaksa yang mendaftar, sehingga mereka bisa semakin meningkatkan kinerja di KPK jika terpilih.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, mengingatkan bahwa Panitia Seleksi Capim KPK harus lebih jeli melihat rekam jejak etik para pendaftar, khususnya dari kalangan aparat penegak hukum. Ia menyoroti persoalan etik yang pernah melibatkan eks Ketua KPK Firli Bahuri, yang saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK pernah bertemu dengan pihak yang sedang diselidiki kasus korupsinya. Namun, pansel capim KPK pada 2019 lalu tidak menggubris hal itu dan tetap meloloskan Firli hingga menjadi ketua KPK. “Justru pansel KPK ini harus lebih jeli memilih, jangan sampai memilih orang-orang yang mempunyai problem hukum dan problem etik sebagaimana pansel terdahulu menjerembabkan KPK ke dalam lubang permasalahan dengan memilih Firli Bahuri,” kata Zaenur. “Maka itu harus menjadi perhatian bagi pansel sekarang, jangan mengulangi kesalahan dan kegagalan pansel terdahulu,” tegasnya.
Zaenur juga meminta masyarakat memberikan masukan kepada pansel capim KPK mengenai rekam jejak para pendaftar, khususnya yang berasal dari aparat penegak hukum. “Jangan sampai orang-orang yang mempunyai catatan masalah hukum dan etik menjadi pimpinan KPK,” kata Zaenur. Selain itu, Zaenur menekankan bahwa tidak boleh ada sistem kuota atau alokasi khusus untuk meloloskan polisi dan jaksa. Menurutnya, Undang-Undang KPK tidak mewajibkan adanya perwakilan dari Polri dan Kejaksaan dalam seleksi capim dan dewas KPK. “Semua harus melalui proses seleksi yang bersifat fair play untuk semua orang, apapun latar belakangnya. Jangan sampai ada sistem bersifat kuota ataupun alokasi untuk penegak hukum,” ujarnya.
Pendaftaran capim dan anggota Dewas KPK telah ditutup pada Senin (15/7/2024). Selanjutnya, pansel akan menjalankan tahap seleksi administrasi kepada para pendaftar. Hasil seleksi administrasi rencananya akan diumumkan pada Rabu (24/7/2024) pekan depan.
@shintadewip
