Seleksi Harus Tepat, Butuh Kehati-Hatian Dalam Menempatkan Seorang Pj Di 19 Kota Kabupaten

Editor Anggota DPRD Jawa Barat, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi. /visi.news/eko aripyanto.
Silahkan bagikan

VISINEWS |BANDUNG – Dua tahun kedepan, masyarakat Jawa Barat (Jabar) secara nasional akan memberikan hak suaranya di Pemilu serentak 2024, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 7 Tahun 2017.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Reynaldi mengatakan, Pemilu serentak mencakupi pemilihan pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), pemilihan Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Kabupaten, serta pemilihan pasangan Kepala Daerah.

“Pelaksanaan tersebut mengakibatkan sejumlah kepala daerah masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023 harus digantikan penjabat (Pj) kepala daerah, di Jabar ada 20 daerah yang akan dijabat oleh Pj,” katanya.

Jabar merupakan basis massa yang banyak karena penduduknya juga memang terbesar di Indonesia, tidak sedikit yang menduga jika Pj yang ditunjuk akan menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam konstelasi pilkada.

“Jadi yang harus diantisipasi dalam penunjukan Pj adalah SDM-nya, karena di Jabar jumlah Pj yang akan ditunjuk sangat banyak, jadi butuh ketelitian sehingga tepat menempatkan orangnya,” ungkap Reynaldi.

Nantinya, lanjut Reynaldi, Gubernur bisa mengangkat Pj tidak hanya dari kepala dinas atau badan, misalnya, kepala lembaga vertikal yang levelnya sama eselon 2, selain itu soal Pj ini juga tidak mengharuskan dari unsur TNI atau Polri.

“Intinya selektif, dan tidak perlu dari unsur khusus, seperti dati TNI atau Polri, menurut saya bebas saja,” ujarnya.

diskursus mengenai Pj kepala daerah menjadi urusan publik karena di Jabar ada 19 kabupaten dan kota serta satu gubernur yang akan dijabat Pj.

“Keputusan ini pasti mempengaruhi pelayanan publik dan konstelasi DPRD, untuk itu, saya menunggu seperti apa arahan dari Kemendagri,” pungkasnya.@eko.

Baca Juga :  Tiga Eks Petinggi FPI Ditangkap Densus 88 di Makassar

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Paripurna DPR Setujui 7 RUU Provinsi

Rab Feb 16 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus menyetujui tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi menjadi Undang-Undang. Ketujuh RUU itu adalah RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan; RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara; RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah; RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara; […]