- “…Apakah di kementerian sudah habis semua dananya? Ya dicek juga,” ujar Dedi kepada wartawan.
- “Tanya aja ke bank sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari. Mungkin anak buahnya ngibulin dia,” kata Purbaya, menyindir pernyataan Dedi.
VISI.NEWS | JAKARTA — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menanggapi kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana APBD yang disebut mengendap di sejumlah daerah, termasuk Jawa Barat. Dedi meminta Purbaya turut memeriksa dana-dana kementerian yang berpotensi mengendap dan belum terserap optimal.
“Apakah dana yang belum dibelanjakan itu hanya ada di kabupaten, kota, dan provinsi? Apakah di kementerian sudah habis semua dananya? Ya dicek juga,” ujar Dedi kepada wartawan usai menghadiri acara di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (21/10/2025).
Menurut Dedi, jumlah dana APBD Jawa Barat yang mengendap tidak sebesar Rp 4,17 triliun seperti yang disebut Purbaya. Ia menegaskan, sisa dana APBD Jabar hanya sekitar Rp 2,4 triliun dan itu pun dalam bentuk giro aktif. Ia bahkan menunjukkan data real-time dari ponsel pribadinya yang mencatat dana senilai Rp 2,418 triliun.
“Kalau menurut data BI muncul Pemprov Jabar punya Rp 4 triliun, ya Alhamdulillah, berarti bisa saya tarik dong buat bikin anggaran baru,” kata Dedi sambil berseloroh. Ia menambahkan, kebutuhan belanja Pemprov Jabar hingga akhir tahun masih sekitar Rp 5–6 triliun.
Dedi menjelaskan strategi pengelolaan kas daerah yang dilakukan Pemprov Jabar, termasuk memprioritaskan belanja modal dan menunda sementara belanja barang dan jasa. Selain itu, ia juga menyinggung keterlambatan transfer dana dari pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih tertunggak sebesar Rp 191 miliar.
Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya justru menyarankan Dedi untuk mengecek kembali ke Bank Indonesia. “Tanya aja ke bank sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari. Mungkin anak buahnya ngibulin dia,” kata Purbaya, menyindir pernyataan Dedi.
Purbaya juga menegaskan, dana mengendap tersebut bukan berada di Bank Jawa Barat seperti dugaan Dedi, melainkan berdasarkan laporan dari berbagai bank yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Sebelumnya, Kemenkeu mencatat total simpanan pemerintah daerah di bank mencapai Rp 234 triliun per akhir September 2025. Dana tersebut menurut Purbaya mencerminkan lambatnya realisasi belanja daerah, bukan karena dana dari pusat tidak cair.
Jawa Barat masuk dalam daftar 15 daerah dengan simpanan tertinggi di bank, bersama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Namun, Dedi bersikukuh bahwa angka yang digunakan pemerintah pusat tidak mencerminkan kondisi kas daerah secara akurat dan menuntut klarifikasi lebih lanjut atas metode perhitungannya.
@uli
