VISI.NEWS | JAKARTA – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan temuan transaksi mencurigakan terkait Pemilu 2024 mencapai total Rp80 triliun selama periode Januari 2023 hingga Mei 2024. Ivan menyampaikan informasi ini dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Pada Rabu (26/6/2024).
PPATK telah menghasilkan 108 produk intelijen keuangan yang melibatkan parpol, anggota parpol, calon legislatif, incumbent, dan pejabat aktif, dengan total dana yang dicurigai sebesar Rp80.117.675.256.064,00. Produk intelijen ini telah disampaikan kepada berbagai lembaga eksternal seperti Bawaslu, KPU, Kejaksaan, dan KPK.
Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, PPATK bersama KPU, Bawaslu, dan sektor swasta membentuk CAT (Collaboration and Transparency) yang melibatkan 157 penyedia jasa keuangan. CAT bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi guna mendukung pemilu yang lebih transparan.
PPATK juga merekomendasikan beberapa langkah, antara lain evaluasi ketentuan dana kampanye, penerapan kewajiban pelaporan rekening kampanye (RKDK) untuk pemilu legislatif, dan pembatasan penarikan atau penukaran uang oleh calon tetap atau perwakilan calon.
Dengan temuan ini, diharapkan langkah-langkah ini dapat meningkatkan integritas dan keamanan dalam proses demokrasi di Indonesia.
@maulana
