SKETSA | Benturan Peradaban (III)

Silahkan bagikan

Oleh Syakieb Sungkar

KIRANYA benturan Islam dan Barat yang dimaksud Huntington, dimulai sejak Perang Salib dari abad 11 sampai abad ke-17. Perang Salib pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 dalam sidang Konsili Clermont. Ia menghimbau hadirin agar mengangkat senjata membantu Kaisar Romawi Timur melawan orang Turki Seljuk, dan untuk melakukan ziarah bersenjata ke Yarusalem. Imbauannya itu ditanggapi dengan penuh semangat oleh lapisan masyarakat Eropa. Sejarahwan Charles Mills membagi Perang Salib atas sembilan bagian, dimulai dari Perang Salib I (1095-1099) sampai Perang Salib IX (1271-1272). Thomas Madden menulis, “Perang Salib yang pertama merupakan suatu perang terhadap kaum Muslim demi membela iman Kristen. Mereka memulainya sebagai suatu akibat dari penaklukkan kaum Muslim atas wilayah-wilayah kaum Kristen.” Perang Salib keempat (1204) mengakibatkan perampokan tentara Katholik Roma atas Konstantinopel (sekarang bernama Istanbul, ibukota Bizantium yang merupakan pusat kekaisaran Kristen Ortodoks) dalam perjalanannya ke Yarusalem, dan menyebabkan Kekaisaran Bizantium menjadi lemah dan lama kelamaan jatuh kepada kekuasaan Ottoman (1453). Hal ini disebut sebagai pengkhianatan sesama Kristen, karena orang-orang Roma itu tega-teganya – sambil lewat menuju Yarusalem – merampok kerajaan Kristen Ortodoks di Bizantium.

Baca juga

SKETSA | Benturan Peradaban (II)
SKETSA | Benturan Peradaban (I)
SKETSA | Blois
SKETSA | Ukraina
SKETSA | WAG
SKETSA | Facebook

Berbeda dengan Charles Mills yang menyudahi periode Perang Salib hanya sampai pada tahun 1272, maka orang menyebut peristiwa Reconquista, yaitu penaklukan kembali Semenanjung Iberia, di Giblartar Spanyol (1123-1492) sebagai Perang Salib. Akibat dari perang ini, orang Muslim dan Yahudi dipaksa keluar dari Spanyol. Istilah Perang Salib juga digunakan dalam membendung laju ekspansi Kekaisaran Turki Utsmaniyah pada pertengahan abad 14 dan baru berakhir pada tahun 1699. Untuk mengeroyok Turki maka Paus Innosensius (Innocent XI) pada tahun 1684 membuat persekutuan Roma dengan Polandia, Lithuania, Venesia dan Rusia. Perang berakhir dengan lepasnya Hongaria, Transylvania, Slevonia, Kroasia, Podolia, Dalmatia, dan Morea dari tangan Turki.

Perang Salib berlangsung berkali-kali di tempat yang berlainan dengan tujuan yang berbeda-beda di masing-masing kubu. Pihak Eropa bertujuan menguasai kembali kota Yerusalem, sementara pihak Islam berusaha melindungi daerah kekuasaannya. Untuk beberapa saat kubu Eropa berhasil menguasai Yarusalem, yaitu pada Perang Salib yang ke-3 (1189-1192). Namun tidak bertahan lama, karena selanjutnya Yarusalem kembali didominasi kekuasaan Islam. Yarusalem mulai terlepas dari Turki ketika Kesultanan Turki yang dipimpin oleh Sultan Mehmed V dan Perdana Menteri Said Halim Pasya bergabung dengan Triple Aliansi (Jerman – Austria – Italia) pada tahun 1914. Hal itu menyebabkan Turki terlibat dalam Perang Dunia I yang berakhir dengan kekalahan Triple Aliansi dan kejatuhan Turki pada tentara Sekutu di tahun 1918.

Baca Juga :  GoodWe Menilai Prospek yang Cerah dalam Membangun Kota-kota Berkelanjutan di Asia Tenggara

Benturan Antarperadaban

Peradaban Barat merupakan peradaban besar yang seringkali memicu terjadinya benturan keras antar peradaban. Hubungan antara kekuasaan dan kebudayaan Barat dengan peradaban lain menjadi karakteristik paling umum dalam dunia peradaban. Persoalan utama dalam hubungan antara Barat dan dunia sekitarnya ditandai dengan adanya ketidaksesuaian antara upaya Barat – terutama Amerika – untuk mempropagandakan universalitas kebudayaan Barat dengan kekurangmampuan Barat untuk mengimplementasikannya. Kegagalan Komunisme menimbulkan anggapan di kalangan masyarakat Barat bahwa ideologi liberalisme demokratik dapat diterima secara global dan karenanya memiliki validitas yang bersifat universal. Barat, khususnya Amerika, memaksakan negara lain untuk menerapkan nilai-nilai universalisme, yaitu demokrasi ala Barat, menerapkan pasar bebas, mendukung hak asasi manusia, dan mengedepankan individualisme. Apa yang bagi Barat merupakan universalisme, bagi masyarakat non-Barat merupakan imperialisme. Bagi Huntington, kalau ingin modern, maka Timur harus meninggalkan kebudayaan-kebudayaan mereka sendiri, hal itu sungguh-sungguh mustahil. Belum lagi Amerika itu tidak konsisten, mau mengajarkan orang Timur, terutama Timur Tengah (baca: Islam) berdemokrasi, tetapi kenyataannya Amerika ingin menyerobot minyak di bumi Arab. Hal itu yang membuat bangsa Arab tidak percaya dengan Amerika dan Barat pada umumnya.

Kepentingan Minyak Amerika

Sejak Presiden Franklin Delano Roosevelt (FDR) orang Amerika harus menerima fakta bahwa Timur Tengah terikat dengan kepentingan Amerika di bidang keamanan energi. Hubungan ekonomi ini dimulai ketika sebuah perusahaan minyak Amerika menemukan minyak bumi di Arab Saudi pada tahun 1938. Sejak itu, setiap upaya oleh kekuatan luar untuk mendapatkan kendali atas wilayah Teluk Persia akan dianggap sebagai serangan terhadap kepentingan vital Amerika Serikat, dan serangan seperti itu akan ditolak dengan cara apapun yang diperlukan, termasuk kekuatan militer. Sebagai contoh – dalam konteks keamanan energi, Presiden Dwight Eisenhower menggunakan CIA (dengan bantuan Inggris) untuk menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mosaddeq dari Iran yang terpilih secara demokratis. Mosaddeq dijatuhkan karena usahanya untuk menasionalisasi Perusahaan Minyak Inggris, AngloIranian. Demikian pula guncangan minyak tahun 1970-an menyebabkan gangguan pasar minyak yang berasal dari Teluk Persia. Oleh karena itu, pemerintahan Jimmy Carter secara resmi mengkodifikasikan komitmen kawasan Timur Tengah untuk saat itu dan masa depan melalui Pidato kenegaraannya di tahun 1980.

Leslie Gelb dan Richard Betts pada tahun 1979 membuat sebuah buku yang berjudul The Irony of Vietnam: The System Worked. Menurut mereka, kebijakan Amerika di Timur Tengah mirip dengan yang terjadi di Vietnam, yaitu Amerika menciptakan kebijakan dengan sarana dan tujuan strategis yang kabur. Akibatnya, Amerika – sama halnya dengan yang terjadi di Vietnam – terjerat dalam perang berlarut-larut tanpa penyelesaian. Sehingga kebijakannya gagal menciptakan hasil politik yang diinginkan. Kebijakan “keterlibatan minimal” baik di Vietnam maupun di Timur Tengah, terbukti sulit untuk menghentikan kelembaman perang melawan Komunisme di Vietnam atau Terorisme di Timur Tengah.

Baca Juga :  Produsen Masker Wajah Ilegal di Bekasi Raup Untung Rp 100 Juta Per Bulan

Di Timur Tengah, Amerika Serikat berkomitmen untuk memerangi Terorisme dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi, sambil mencoba mempertahankan stabilitas yang lebih besar di Timur Tengah. Namun, pengejaran teroris justru merusak stabilitas kawasan, membiakkan lebih banyak terorisme dan sentimen anti-Amerika. Misalnya, serangan udara Amerika di Mosul membunuh 200 warga sipil, sehingga tidak dapat menarik dukungan warga di wilayah itu. Amerika mencari sekutu di Timur Tengah. Namun, pemerintahan sekutu ini selalu mengandalkan patronase untuk memerintah, sehingga melemahkan legitimasi domestik dan menambah ketidakstabilan jangka panjang di kawasan itu. Amerika juga mengabaikan keluhan pan-Arab terhadap dukungannya kepada Israel dan penempatan Pasukan Amerika di tanah suci Islam. Keputusan memindahkan Kedutaan Besar ke Yerusalem telah memancing sentimen masyarakat Timur Tengah untuk menuding Amerika Serikat berperilaku sombong.

Amerika Serikat kemudian tersandung di Timur Tengah tanpa strategi yang komprehensif. Menindaklanjuti serangan teroris 9/11, Amerika memperluas perang di Timur Tengah melalui keragu-raguan strategis: melakukan langkah yang cukup untuk menghindari kekalahan, tetapi tidak cukup berkomitmen untuk mencapai kemenangan. Selain itu, gagasan kemenangan sulit ditentukan di Afghanistan dan Irak, karena aspirasi samar untuk berkembangnya demokrasi dan sedikit upaya mereka untuk bisa mandiri. Sama halnya dengan Vietnam, uang yang dikeluarkan untuk Timur Tengah setiap tahun semakin besar, tanpa adanya kejelasan siapa yang diperanginya. Dapat dikatakan perang Timur Tengah adalah perang yang tanpa tujuan. Hal ini sangat bertentangan dengan pandangan Clausewitzian tentang perang di mana cara yang digunakan harus mempunyai tujuan tertentu.

Ada tiga aspek keterlibatan Amerika di Timur Tengah. Pertama, kepemimpinan Amerika yang memutuskan Timur Tengah itu penting karena gangguan energi memiliki konsekuensi domestik. Setiap pemerintahan telah mewarisi bagasi diplomatik yang terus terakumulasi sejak FDR, yang dampaknya merusak tujuan jangka panjang Amerika. Kedua, fatamorgana kemenangan militer yang cepat di Irak dan Afghanistan merusak ukuran kesuksesan yang sebenarnya: politik stabilitas. Kepemimpinan Amerika hanya cukup untuk menang secara militer, sambil berharap diikuti kesuksesan politik. Sementara pertarungan masih berlangsung di Irak, Afghanistan, dan Libya menegaskan kenyataan pahit bahwa Amerika Serikat hebat dalam menang secara taktis, tapi buruk dalam menang secara strategis. Ketidakmampuan Amerika mempertahankan Yaman yang pro-Amerika adalah indikasi dari struktur dan kekuatan sosial menghalangi Amerika Serikat mendapatkan jalan di Timur Tengah. Ketiga, orang Amerika tahu bahwa strategi yang mereka jalankan tidak akan menghasilkan kemenangan, sehinga elit keamanan membuat kebijakan jalan tengah, yang mengakibatkan ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dan terbatasnya lahan untuk berperang dengan risiko rendah.

Baca Juga :  Oded M Danial : Hadapi Covid-19 dengan Jiwa Lapang dan Ikhtiar Maksimal

Jauh sebelum peristiwa 9/11, Ronald Reagan telah membangun sebuah struktur komando militer baru yang bertanggung jawab atas kawasan Timur Tengah (CENTCOM) untuk menangani stabilitas dan keamanan mulai wilayah Barat hingga Mesir, dan Selatan hingga Yaman. Di Timur dari Pakistan dan ke Utara sejauh Kazakhstan. Kehadiran seperti itu meningkatkan keluhan lokal dan ideologis. Osama Bin Laden secara khusus mengecam kehadiran pasukan militer Amerika Serikat dekat kota suci Mekah dan Madinah pada tahun 1990, kemudian mengeluarkan “Deklarasi Jihad” melawan Amerika Serikat pada tahun 1996. Bin Laden melakukan banyak serangan terhadap Amerika Serikat selama tahun 1990-an, Puncaknya adalah peristiwa 9/11 yang memaksa Amerika mengerahkan sumber daya yang signifikan untuk mengejar al-Qaeda.

Begitu terjadi bencana 9/11, pidato Presiden George W. Bush yang berkumandang setelah serangan nampaknya sudah disiapkan dengan matang, “Kebebasan telah diserang pagi ini dan akan dipertahankan. Amerika Serikat akan menghukum mereka yang bertanggung jawab.” Jenis kebebasan yang dimaksud Bush tidak jelas, karena kebebasan yang dimaksud Bush adalah memastikan perdagangan minyak tidak terputus di Teluk Persia, yang menjadi pembenaran tindakan Amerika pasca-9/11. Sebagaimana sudah disinggung di atas, pada tahun 1943, FDR menyatakan Arab Saudi sangat penting untuk pertahanan Amerika Serikat. FDR mengakui kebutuhan akan minyak dan keamanan di kawasan ini (termasuk pembentukan negara Yahudi) ketika dia bertemu raja Saudi di tahun 1945. Selanjutnya, pemerintahan Lyndon B. Johnson memperkuat hubungan dengan Israel selama Perang Arab-Israel dan sesudahnya. Aliansi militer Amerika-Israel ini sekarang menjadi bahan propaganda ekstremis Islam dalam menjelek-jelekkan Amerika. Dukungan Amerika yang tak henti-hentinya kepada Israel mengakibatkan suburnya perekrutan teroris di Timur Tengah.

Teroris? Sebetulnya yang teroris itu siapa sih? Kita lanjutkan besok …***

  • Penulis adalah seorang pengamat seni, dan pernah menjadi executive di beberapa perusahaan telekomunikasi. Ia pernah kuliah di FMIPA – Universitas Indonesia (1981), lulus dari Elektro Telekomunikasi – Institut Teknologi Bandung (1986), Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (2020). Dan pernah membuat buku “Melacak Lukisan Palsu” (2018) dan “Seni Sebagai Pembebasan” (2022). Pernah berpameran tunggal lukisan di galeri Titik Dua, Ubud (2021), berpameran bersama di galeri Salihara bersama Goenawan Mohamad (2020). Saat ini ia menjadi Editor in Chief di Jurnal Filsafat Dekonstruksi – jurnaldekonstruksi.id

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Inpres No1/2022 Mulai Berlaku, Reynaldi : Kepala Daerah Wajib Berlakukan Aturan Ini

Kam Mar 3 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BANDUNG – Pemerintah pusat mulai memberlakukan kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat peralihan pendaftaran hak atas tanah atau hak milik rumah susun (Rusun) alias jual beli tanah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat (Jabar) Reynaldi mengatakan, Inpres yang sudah ditanda […]