SKETSA | SBM – ITB

Silahkan bagikan

Oleh Syakieb Sungkar

YANG lagi seru dalam dunia pendidikan di Kota Bandung adalah mogoknya dosen-dosen Sekolah Business & Management (SBM) Institut Teknologi Bandung. Mula-mula ini masalah internal, tetapi akhirnya nongol juga di publik. Forum Dosen (FD) SBM mengumumkan mulai 8 Maret 2022, mereka ogah mengajar lagi di SBM. Besoknya dosen-dosen itu menganjurkan agar mahasiswa belajar mandiri saja di rumah. Kebetulan sekarang lagi musim UTS (Ujian Tengah Semester), sehingga mahasiswa tidak masalah kalau belajar di rumah saja. Namun para orang tua mahasiswa resah, bagaimana nasib anaknya kelak kalau SBM ditinggalkan dosennya, apakah nantinya sekolah itu tidak ada lagi?

Dalam keterangan persnya, FD SBM menyatakan kebijakan Rektor ITB saat ini tidak memungkinkan SBM ITB untuk beroperasi melayani mahasiswa sesuai standar internasional yang selama ini diterapkan. Rektor telah mencabut hak swakelola SBM tahun 2003 tanpa pemberitahuan dan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Habis mengumumkan itu, Dekan beserta kedua Wakilnya, mundur dari SBM. Gawat yach.

Pendirian SBM sebetulnya rangkaian aksi yang mengekor kebijakan otonomi pendidikan dari Pemerintah yang saat itu sedang demam reformasi. Di tahun 2000, ITB ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000. Arti dari PP 155 ini, institusi pendidikan tersebut berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. PTN-BH merupakan level tertinggi karena memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk dosen dan tenaga pendidikan yang melakukan fungsi administrasi.

Namun perlu diketahui, ternyata otonomi penuh dalam mengelola keuangan tersebut, ada koridornya, yaitu dalam menetapkan tarif biaya pendidikan, harus berkonsultasi dengan Menteri. Karena penetapan tarif harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Masalah otonomi dan keterjangkauan biaya pendidikan, ditegaskan lagi 12 tahun kemudian dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012. Dalam pasal 62 Undang-undang itu, Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya. Termasuk dalam kebijakan operasional keuangan (Pasal 64). PTN-BH memiliki hak untuk mengelola keuangan secara mandiri, namun harus memiliki tata kelola yang sesuai dengan perundang-undangan, dan PTN-BH diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat (Pasal 65). Walau otonom, Pemerintah tetap menyediakan dana untuk Perguruan Tinggi (PT) yang dialokasikan melalui APBN dan APBD (Pasal 83), dan masyarakat berperan serta dalam pendanaan PT (Pasal 84).

Otonomi sebagai semangat Yes, tetapi jiwanya ditutupi oleh segala macam aturan-aturan pada level di bawah Undang-undang. Ibarat orang diberi kebebasan, tetapi tangan dan kakinya diikat untuk tidak bisa ke mana-mana. Semangat otonomi itu sebenarnya penuh dengan jaring-jaring penjerat, jadi harus diperjuangkan agar PT bisa jadi badan otonom beneran. Karena di bawah semangat otonomi ada concern lain yang sebenarnya saling bertentangan. Misalnya, PT boleh menentukan tarif sendiri, tetapi disebutkan juga dalam aturan yang sama, bahwa tarif yang akan diberlakukan perlu ijin dari Menteri. Otonomi juga mengisyaratkan PT akan mencari uang sendiri, tetapi disebutkan pula dalam Undang-undang bahwa Pemerintah harus menyediakan dana melalui APBN dan APBD. Hal itu sebenarnya menjerat, karena kalau PT membandel, atau tidak ikut aturan, bisa saja APBN atau APBD tidak jadi turun. Seandainya PT boleh menentukan tarif premium, tapi ada syarat lain bahwa PT harus menyelenggarakan fungsi pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat. PT diberi hak mengelola keuangan secara mandiri tetapi harus juga mengikuti tata kelola keuangan pemerintahan yang berlaku, yang sudah tentu akan lambat dan penuh tikungan berbelit-belit. Terlihat kalau kita simak satu persatu, maka UU No. 12 beserta juklaknya itu agak mbulet dalam urusan otonomi. Kuncinya, untuk menjembatani itu semua, harus ada Juklak yang mengatur kebebasan operasional SBM tanpa dikutak-katik pihak lain.

Baca Juga :  Warga Kecamatan Pameungpeuk Kab. Bandung Keluhkan Sulitnya Mengurus Surat Tanah

Dengan segala macam concern dan aturan yang pabaliut itu, kita harus mengapresiasi keberanian dari Prof. Ir. Kusmayanto Kadiman, Ph.D., yang menjabat Rektor ITB periode 2001-2004. Di tahun 2003, ia mendirikan SBM berdasarkan SK Rektor No. 203/SK/K01/2003, di mana SBM menerapkan sistem Swadaya dan Swakelola. Dengan itu SBM mendapat keleluasaan untuk mencari uang, membangun fasilitas perkuliahan yang lengkap dan sophisticated, sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu serta membanggakan.

Terbukti sistem tersebut berjalan dengan baik dan berhasil. Pengakuan atas kualitas SBM ITB pun tidak hanya dari kalangan akademisi, melainkan juga dari industri dan masyarakat pengguna lulusan. Terakhir, SBM ITB berhasil mendapatkan akreditasi The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) dimana ini merupakan akreditasi Internasional yang sangat bergengsi karena hanya dapat diraih oleh sekitar 5% sekolah bisnis di seluruh dunia. Luar Biasa ! Setelah mendirikan SBM, setahun kemudian Kusmayanto Kadiman diangkat oleh Presiden SBY sebagai Menristek periode 2004 – 2009.

Perjalanan SBM sejak tahun 2003 itu baik-baik saja. Seorang dosen mengatakan, bahwa ia merasa nyaman dengan fasilitas mengajar yang wah, dan salah satu ruangan kuliahnya mirip kendaraan angkasa yang ada pada film Star Trek. Kalau itu benar, saya berdoa ruangan itu tidak ikut-ikutan terbang ke luar angkasa seperti yang terjadi dalam film. Kecanggihan fasilitas dan pengelolaan SBM tidak terlepas dari kemampuan badan itu mencari dana dan menetapkan tarif kuliah yang lebih tinggi dari Fakultas-fakultas biasa yang ada dalam lingkungan ITB. Penamaan “Sekolah”, bukannya “Fakultas” pada SBM, sudah mengisyaratkan perbedaan itu. Konsekwensinya sudah tentu akan ada pemberian insentif, gaji, dan fasilitas yang lebih tinggi dari “Fakultas”, karena para dosen, tenaga administrasi juga team manajemen dituntut untuk bekerja lebih profesional, lebih keras, lebih giat, lebih smart, serta lebih service oriented kepada mahasiswa. Suatu hal yang wajar bukan? Untuk mendapat fasilitas lebih, harus membayar lebih – yang mendapat insentif lebih, harus bekerja lebih.

Baca Juga :  Bupati Pangandaran: "Break Down" bagi Desa yang Kasus Covid-19-nya Tinggi

Namun setelah 15 tahun SBM menjalani kehidupan yang lancar jaya, kemudian datang BPK dengan membuat laporan nomor 245/HP/XVI/12/2018, 3 Desember 2018, yang mengatakan bahwa “Pengelolaan SBM tidak sesuai Statuta yang didasarkan pada PP Nomor 65 tahun 2013”. Laporan itu ditindaklanjuti oleh Rektor, yang saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi DEA, melalui surat kepada Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) nomor 017/I1.A/LL/2019, tanggal 7 Januari 2019, yang isinya:

1. MWA ITB perlu mengatur sistem otonomi yang berlaku, sesuai dengan amanat PP Statuta.
2. Rektor ITB perlu melengkapi regulasi yang berlaku di F/S ITB sebagai unit kerja yang otonom yang sesuai dengan PP Statuta.
3. Rektor ITB menyediakan pedoman teknis (Juklak) F/S sebagai unit kerja yang otonom sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam mencapai target kinerja yang disepakati antara ITB dan F/S.
4. Rektor ITB perlu mengatur secara jelas kebijakan penganggaran belanja dan standar biaya terdeferensiasi serta tarif layanan yang berlaku sesuai amanat ITB sebagai PTN-BH.

Nah apa aku bilang barusan, otonomi pada akhirnya harus dibarengi dengan regulasi. Tidak bisa SBM mengelola secara mandiri, tetapi harus sesuai Statuta (maunya BPK). Apa itu Statuta, saya tidak jelas. Statuta nomer berapa yang dilanggar SBM, juga tidak jelas. PP Nomor 65 tahun 2013 itu yang dilanggar oleh SBM di sebelah mananya, juga tidak dijelaskan. Apakah SBM melanggar atau tidak sesuai dengan satu-dua item dari PP tersebut, atau keseluruhannya, itu juga masih belum jelas. Kalimat-kalimat yang keluar dari para pejabat bunyinya terlalu umum dan normatif.

Namun Rektor Kadarsah Suryadi cukup articulate dalam memberi komando ke MWA, bahwa hal-hal pengelolaan SBM yang tidak sesuai Statuta harus dibenahi (butir 1). Mungkin juga ada perbedaan tafsir mengenai beberapa hal dalam operasionalisasi SBM yang tidak sesuai Statuta: menurut SBM sudah sesuai, tetapi menurut BPK belum sesuai, bukankah hal itu seharusnya bisa dibicarakan secara baik-baik? Otonomi perlu diatur, ya biasalah itu namanya Indonesia. Tesis abadi Indonesia kan begini: ngono yo ngono yo ojo ngono. Bebas sih boleh-boleh saja, tapi jangan bebas bangets. Nah di situlah celah negosiasi berlangsung. Otonomi perlu diatur sesuai Statuta (butir 2). Keren yach. Zaman dulu juga ada tuh, istilah mirip begitu: Pers yang bebas namun bertanggung jawab. Disuruh bebas tapi sebetulnya ga bebas juga. Harus ada Juklak yang sesuai Statuta (butir 3).

Tetapi, bagi saya, seandainya saya pengurus SBM, maka butir no. 4 dari surat Rektor itu adalah butir yang sangat penting, yaitu “perlu mengatur secara jelas kebijakan penganggaran belanja dan standar biaya terdeferensiasi serta tarif layanan yang berlaku”. Kalimat itu kan sebetulnya menyentil jantungnya SBM, bahwa ada diferensiasi tarif yang harus diatur, beserta cara penganggaran belanja yang dilakukan SBM. Itu kan menyangkut input-output SBM: uang masuk dengan tarif premium serta uang keluar dengan anggaran belanja yang harus diatur juga. Jadi seharusnya, surat Rektor tesebut cepat ditindaklanjuti. Action segera, karena itu urusan hidup-mati SBM.

Baca Juga :  DMC dan Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan Buka Layanan Darurat Bagi Penyintas Gempa Sulawesi Barat

Surat Rektor itu bertanggal 7 Januari 2019, setahun kemudian, tepatnya 20 Januari 2020 – Rektor sudah berganti dengan Rektor baru, Prof. Ir. Reini Wirahadikusumah, MSCE, PhD., dan sekarang sudah bulan Maret 2022. Pertanyaannya adalah kemane aje lu selama 3 tahun? Surat Rektor bukannya cepat-cepat diurus dan ditindaklanjuti, tetapi SBM malah melakukan business as usual baik di zaman Rektor lama maupun Rektor yang sekarang. Setelah 2 tahun, barangkali Rektor yang sedang menjabat ini merasa capek juga ngurusin otonomi SBM, jadi cara gampangnya adalah cabut saja sistem pengelolaan pendidikan Swakelola dan Swadaya seperti yang dilaksanakan sekarang, sehingga pengelolaan SBM kembali ke bentuk Fakultas yang biasa.

Kasus ini perlu kita renungkan secara mendalam, apalagi di zaman Mas Mendikbud yang ganteng dan pintar itu sedang menjabat. Mas Menteri mencanangkan program Kampus Merdeka. Harusnya keberadaan SBM itu sejalan dengan jiwa Kampus Merdeka. Apa yang sudah dirintis oleh Kusmayanto Kadiman, jangan dibuang. Karena itu sebuah uji coba dari kemandirian Perguruan Tinggi. Tugas kita adalah melanjutkan warisan yang sudah bagus itu. Hal-hal yang perlu diselaraskan dengan aturan Pemerintah, harus diselesaikan sambil dinegosiasikan. Agar kemandirian SBM tetap terjaga. Di mana BPK sudah tidak mempertanyakan lagi pelaksanaan operasionalisasinya karena sudah confirm dengan aturan. SBM juga harus bekerja keras mensolusikan masalah ini, justru kasus ini merupakan ujian bagi SBM yang harusnya expert dalam Business & Management, sesuai dengan nama sekolahnya. Janganlah kalau ada permasalahan atau keinginannya tidak dituruti, terus pundung. Hal itu akan merusak citra SBM sendiri. Saya mendoakan, SBM agar statusnya dikembalikan seperti semula, sehingga tetap excellent dan canggih.***

  • Penulis adalah seorang pengamat seni, dan pernah menjadi executive di beberapa perusahaan telekomunikasi. Ia pernah kuliah di FMIPA – Universitas Indonesia (1981), lulus dari Elektro Telekomunikasi – Institut Teknologi Bandung (1986), Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (2020). Dan pernah membuat buku “Melacak Lukisan Palsu” (2018) dan “Seni Sebagai Pembebasan” (2022). Pernah berpameran tunggal lukisan di galeri Titik Dua, Ubud (2021), berpameran bersama di galeri Salihara bersama Goenawan Mohamad (2020). Saat ini ia menjadi Editor in Chief di Jurnal Filsafat Dekonstruksi – jurnaldekonstruksi.id

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pelatihan Vokasi Optimalkan Peran Perempuan Bangun Daya Saing Industri

Sen Mar 14 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Kesetaraan gender di Indonesia memiliki pengaruh terhadap peningkatan PDB nasional. Sebuah studi dari Mckinsey Global Institute Report (2015), menyatakan bahwakesetaraan gender diyakini menjadi salah satu faktor meningkatnya GDP sebesar USD135 juta pada tahun 2025. “Oleh karena itu, kami terus menjalin kerja sama dengan berbagai mitra, […]