Search
Close this search box.

Soal Netralitas NU, Ini Kata Gus Yahya

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). /nu.or.id

Bagikan :

VISI.NEWS | JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menanggapi beberapa pernyataan tokoh NU terkait dukungan politik dalam Pilpres 2024. Gus Yahya menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut adalah pribadi dan tidak mewakili sikap resmi NU sebagai lembaga.

Salah satu pernyataan yang menuai kontroversi adalah dari Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang mengajak warga NU untuk tidak mendukung pasangan capres-cawapres yang didukung oleh Abu Bakar Baasyir dan Amien Rais. Gus Yahya mengatakan bahwa ia boleh saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan Gus Ipul, tapi itu bukan representasi resmi NU.

“Kalau soal Pak Saifullah Yusuf itu pernyataan pribadi, walaupun saya bisa setuju atau tidak setuju. Saya boleh saja setuju dengan pernyataan itu, tapi pernyataan pribadi. Jadi bukan pernyataan atas nama lembaga tapi pernyataan pribadi,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Kamis (18/1/2024) di Jakarta.

Gus Yahya juga menambahkan bahwa orang mau mendukung siapa saja silakan, asalkan tidak melibatkan atau mengatasnamakan lembaga NU. Ia juga meminta para pengurus NU di semua tingkatan untuk tidak melakukan kampanye atau deklarasi di kantor-kantor NU, demi menjaga netralitas NU dalam Pemilu 2024.

“Tidak membawa bendera NU, tidak melakukannya di kantor NU. Misalnya di sini (Kantor PBNU) lalu dikumpulkan di kantor NU lalu deklarasi. Itu tidak boleh,” tegasnya.

Gus Yahya juga menanggapi pernyataan Prof KH Nadirsyah Hosen (Gus Nadir) yang berbicara tentang netralitas NU dalam wawancara di sebuah media. Gus Yahya menilai bahwa pernyataan Gus Nadir bersifat prasangka semata dan tidak dilengkapi bukti apa pun. Ia menegaskan bahwa parameter NU sudah jelas, yaitu tidak terlibat dalam dukung-mendukung secara lembaga.

Baca Juga :  Penjarah Berkedok Petugas Pemadam Kebakaran Ditangkap di Tengah Kebakaran Los Angeles

“Prasangka itu tidak bisa jadi pegangan. Tapi parameter Nahdlatul Ulama jelas, NU secara lembaga, keorganisasian tidak terlibat didalam kampanye atau dukung-mendukung. Kalau soal pribadi-pribadi kita tentu tidak berhak menghalangi siapa pun itu,” jelasnya.

@mpa

Baca Berita Menarik Lainnya :