Soal Sosialisasi PIP di Kantor Parpol Terus Bergulir, Kali ini Kader PKS Angkat Bicara

Editor Presiden Gema Keadilan, Dr Indra Kusumah. /visi.news/eko aripyanto
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BANDUNG – Persoalan sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) yang diduga digelar di Kantor DPD PKS Kota Bandung dan melibatkan salah seorang Kepala Sekolah (Kepsek) juga para orang tua murid terus bergulir.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kota Bandung, Ahmad Nugraha menyebut kegiatan sosialisasi PIP di DPD PKS Kota Bandung merupakan berpolitik tidak fair, pernyataan tersebut kemudian, ditanggapi Gema Keadilan.

“Seharusnya Kang Ahmad juga berkaca ke partainya sendiri, kita ketahui sendiri ada anggota dewan PDIP juga sosialisasi PIP di kantor partai, di sekolah,” kata Presiden Gema Keadilan, Dr Indra Kusumah.

Dihubungi Selasa (18/10/22), Indra menambahkan, tidak hanya di kantor partai dan di sekolah saja, sosialisasi PIP juga dilakukan di kantor pemerintah seperti aula kecamatan, apakah itu legal dan bukan pelanggaran?

“Ada Pak Nico Siahan Anggota DPR Fraksi PDIP Dapil Kota Bandung dan Cimahi, melakukan sosialisasi PIP di sekolah-sekolah Kota Bandung, namun tidak ada tuduhan itu cara berpolitik tidak fair.” sambungnya.

Meski demikian, lanjut Indra, PIP merupakan program pemerintah yang positif dan sangat membantu masyarakat kurang mampu, oleh karenanya sangat layak didukung dan disosialisasikan oleh semua pihak.

“Termasuk partai politik dan semua partai di DPR melakukan sosialisasi, tempat sosialisasi boleh di mana pun, baik di sekolah, kantor pemerintah, kantor partai, atau gedung pertemuan lainnya,” ujarnya.

Berkaitan dengan sosialaisasi di Kantor DPD PKS Kota Bandung, dijelaskan Indra, semula kegiatan tersebut diketahui akan digelar di aula sekolah, namun karena tengah direnovasi sehingga dipindahkan.

“Itu boleh-boleh saja, karena selain diajukan oleh dinas, PIP itu juga boleh diajukan lewat jalur aspirasi anggota dewan, itu yang dilakukan Bu Ledia Hanifah Anggota Fraksi PKS DPR-RI,” ungkap Indra.

Baca Juga :  Ijazah Ramadan dari Mbah Maimun Zubair

Alhasil, sebanyak 250 ribu lebih siswa se-Kota Bandung dan Kota Cimahi, telah diusulkan untuk kemudian mendapat PIP tersebut, jadi tudingan politisasi itu justru balik dipertanyakan kemurnian sikap tersebut.

“Saya dengar dari Fortusis juga menyatakan adanya politisasi PIP, saya malah balik bertanya, kemurnian sikap tersebut justru dipertanyakan ! Saya tahu kok siapa Dwi Fortusis itu,” ucapnya.

Terakhir, press Cconference yang dilakukan Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bandung, sebetulnya organisasi ini berafiliasi ke partai mana? diketahui semua bermuara ke PDIP, jadi yang mempolitisasi itu siapa?

“Saya warga Kota Bandung juga orang tua siswa, saya menyaksikan banyak orang tua siswa yang kurang mampu, PIP program yang layak dan harus didukung semua pihak, termasuk semua partai politik.” pungkasnya.@eko

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Gubernur Bukhara Usul Kemenag Jadikan Uzbekistan Destinasi Umrah Plus

Sel Okt 18 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Gubernur Bukhara, Botir K. Zaripov menawarkan supaya Indonesia menjadikan Provinsi Bukhara dan Samarkand di Negara Uzbekistan sebagai salah satu destinasi Umrah Plus. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta. Hadir pula Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia Ulugbek Rozukulov dan para […]