VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, menyoroti serius persoalan sampah dan abrasi pantai di Bali dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Provinsi Bali, Rabu (08/04/2026).
Menurutnya, kondisi pantai—terutama di kawasan wisata seperti Pantai Kuta—kini tidak hanya menghadapi ancaman abrasi, tetapi juga persoalan sampah yang semakin mengkhawatirkan.
Mori menegaskan bahwa di beberapa titik, abrasi bukan menjadi masalah utama. Namun, penumpukan sampah justru membuat wisatawan enggan berkunjung.
“Bukan abrasi saja, tapi sampah di pantai sudah keterlaluan. Wisatawan sudah mulai enggan datang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar sampah laut berasal dari aliran sungai. Kondisi ini diperparah dengan penutupan sejumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS), yang menyebabkan masyarakat membakar atau membuang sampah langsung ke sungai.
Data yang disampaikan dalam rapat menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan sampah di Bali. Produksi sampah diperkirakan mencapai sekitar 1.500 ton per hari, sementara secara tahunan totalnya mencapai 664 ribu ton.
Namun, baru sekitar 64 persen yang dapat ditangani. Artinya, lebih dari 35 persen sampah belum terkelola dengan baik dan berpotensi mencemari lingkungan, termasuk pantai-pantai wisata.
“Ini bukan persoalan kecil. Sampah yang tidak tertangani akhirnya kembali ke pantai dan merusak citra pariwisata Bali,” tegas Mori.
Rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah organik di Klungkung dengan nilai investasi sekitar Rp400 miliar turut menjadi sorotan. Mori mempertanyakan waktu penyelesaian proyek tersebut di tengah kondisi darurat saat ini.
Ia juga menyoroti kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang dinilai masih sangat terbatas, yakni hanya mampu mengolah sekitar 120 ton per hari.
“Kalau produksi sampah mencapai 1.500 ton per hari, tentu dibutuhkan lebih banyak fasilitas. Tidak cukup hanya revitalisasi yang ada,” katanya.
Selain sampah, masalah abrasi juga masih menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah pesisir Bali. Mori menyinggung kondisi di Nusa Penida yang mengalami kerusakan parah.
“Garis pantai hilang, infrastruktur rusak, lahan pertanian tergerus. Ini harus segera ditangani,” ujarnya.
Ia juga meminta kejelasan data terkait penanganan 115 kilometer garis pantai yang disebut sedang dalam proses perbaikan oleh pemerintah.
Mori mengingatkan bahwa Bali merupakan tulang punggung pariwisata nasional dengan kontribusi besar terhadap perekonomian. Ia memperingatkan ancaman dari negara pesaing seperti Vietnam yang terus mengembangkan sektor pariwisatanya.
“Kalau Bali rusak, dampaknya bukan hanya daerah, tapi nasional. Kontribusi pariwisata Bali sangat besar,” katanya.
DPR RI mendesak adanya langkah cepat dan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi darurat sampah dan abrasi di Bali.
Mori menekankan pentingnya solusi jangka pendek yang konkret, bukan hanya perencanaan jangka menengah.
“Ini kondisi darurat. Kita harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah hari ini, bukan hanya menunggu 2028,” pungkasnya. @givary
