VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat Provinsi Bengkulu dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum pada Selasa (7/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Erna menyoroti pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius, khususnya terkait konektivitas dan kondisi jalan.
Erna mengapresiasi pembangunan jalan tol pertama di Bengkulu yang telah rampung sepanjang 16,7 kilometer. Namun, ia menilai manfaatnya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Bengkulu ini provinsi kecil yang akhirnya memiliki jalan tol, tetapi panjangnya baru 16,7 km sehingga belum memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Tol tersebut merupakan tahap pertama yang menghubungkan Bengkulu dengan Taba Penanjung. Ia berharap pemerintah segera melanjutkan pembangunan ke tahap berikutnya, yakni ruas Taba Penanjung–Kepahiang hingga terkoneksi ke Sumatera Selatan dan Lubuk Linggau.
Menurutnya, konektivitas yang utuh akan membuka akses ekonomi dan mempercepat pertumbuhan wilayah Bengkulu.
Selain jalan tol, Erna juga menyinggung terbatasnya akses transportasi udara setelah maskapai Garuda Indonesia tidak lagi melayani penerbangan ke Bengkulu.
Kondisi ini dinilai semakin mempersempit konektivitas daerah, baik untuk mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik.
Isu lain yang disorot adalah status ruas jalan Ketahun-Bintunan yang sebelumnya merupakan jalan nasional, namun kini disebut berstatus “non-status”.
Erna mempertanyakan kejelasan kewenangan pengelolaan jalan tersebut karena tidak lagi berada di bawah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Kalau tidak jelas kewenangannya, maka penanganannya menjadi parsial dan tidak berkelanjutan,” tegasnya.
Erna juga mengungkapkan meningkatnya jumlah titik longsor di Bengkulu akibat curah hujan tinggi dan kondisi geografis wilayah.
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah titik longsor meningkat dari 45 menjadi 53 titik. Ia menilai kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur jalan nasional di Bengkulu “tidak baik-baik saja”.
Menurutnya, penanganan longsor tidak cukup dilakukan secara insidental, melainkan membutuhkan solusi jangka panjang berbasis pendekatan struktural.
“Posisi geografis Bengkulu memang membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif,” ujarnya.
Melalui Rapat Kerja tersebut, Erna berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di Bengkulu, mulai dari percepatan tol, kejelasan status jalan, hingga mitigasi bencana longsor.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas, memperkuat perekonomian daerah, serta menjamin keselamatan masyarakat pengguna jalan. @givary
