Ketua Depencab Gaspermindo Kabupaten Bandung Gino Sugiawan. /visi.news/ist VISI.NEWS | BANDUNG – Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) lahir di awal Reformasi dari para aktivis buruh yang kebanyakan jebolan industri di Banjaran. Ada Alm. Ali Thoyib, Alm. Bambang Eka Purnama, dll di tambah mantan aktivis kampus seperti Jumhur Hidayat.
Pada awal berdirinya, Gaspermindo menunjukkan eksisistensi yang berbeda dengan serikat pekerja dan buruh lainnya. Serikat ini konsisten dalam perjuangannya dan tidak mudah kompromi dengan pengusaha. Sehingga, kerap menjadi paling depan dalam memperjuangkan aspirasi buruh atau pekerja.
Setelah era kepemimpinan Bambang Eka dan Mulyana, Dewan Pimpinan Cabang (Depencab) Gaspermindo Kabupaten Bandung sekarang dipimpin oleh Gino Sugiawan. Pria kelahiran Kampung Sasak Dua, Kecamatan Banjaran, 3 Maret 1978 ini, sejak lulus sekolah menengah langsung bekerja di PT. Feng Tay Indonesia Enterprise, sebuah industri sepatu terbesar di Indonesia yang berlokasi di Banjaran, Kabupaten Bandung.
Putra sulung dari empat bersaudara pasangan Alm. Asep Kartiwa Rahman dan Nina Hendana ini menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di SDN 2 Banjaran dan SMP Handayani serta SMA-nya di Handayani 1 Bojongsereh, Banjaran.
“Setamat SMA tahun 1996 saya langsung bekerja di sini sampai sekarang, atau sudah 27 tahun. Kebetulan sistem kerja di sini sekarang sangat baik, dalam jenjang karir maupun kesejahteraan, ” ungkap Gino.
Di perusahaan ini, kata Gino, kebetulan ada code of conduct di mana buyers dari luar negeri yang membeli sepatu dari sini mensyaratkan tidak boleh ada karyawan kontrak. “Jadi sistem yang diberlakukan di sini, setelah tiga bulan bekerja langsung diangkat jadi karyawan tetap. Tidak ada karyawan kontrak,” tandasnya.
Gino mulai mengenal Gaspermindo pada tahun 2003 saat ia menjadi anggota Basis Gaspermindo di PT. Feng Tay. Pada tahun 2006-2015, ia dipercaya teman-temannya di perusahaan itu untuk Ketua Basis Gaspermindo.
Keberhasilannya mengelola Basis Gaspermindo di PT Feng Tay membuatnya didorong menjadi Ketua Depencab Gaspermindo Kabupaten Bandung. “Nah, sejak awal tahun 2016 sampai sekarang, saya mendapat kepercayaan sebagai Ketua Depencab Gaspermindo Kabupaten Bandung,” ungkapnya.
Awalnya Menolong
Seperti juga aktivis serikat pekerja dan buruh lainnya, terjun jadi aktivis karena melihat permasalahan yang menimpa pekerja atau buruh. “Awalnya, saya juga demikian ada cara penyelesaian selisih pekerja yang tidak memuaskan oleh serikat pekerja yang ada, maka kita bentuk basis pekerja di perusahaan dan eksis sampai sekarang,” ujar Gino.
Diungkapkan bahwa mengurus serikat pekerja atau buruh harus muncul dari dorongan untuk menolong, lama-lama memberikan pemahaman pada perusahaan dan akhirnya bisa bersinergi menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi pekerja dan perusahaan.
“Syukur Alhamdulillah perusahaan kami sangat mengerti aturan sehingga dari empat serikat pekerja yang ada di perusahaan, Gaspermindo, SPSI, PPMI dan KSPN, semuanya di suport selama itu untuk kemajuan pekerja dan perusahaan, ” ujarnya.
Disinggung soal visinya memperjuangkan kesejahteraan pekerja/buruh di tingkat Kabupaten Bandung, Gino mengatakan, untuk merubah atau mencabut regulasi yang dikeluarkan pusat termasuk yang sekarang sedang hangat PP No. 51 tentang Pengupahan, sangatlah susah.
“Jangankan kita yang di daerah, serikat pekerja tingkat provinsi dan pusat pun belum tentu bisa memaksa pemerintah mencabut regulasi yang sudah dikeluarkan. Maka, saya lebih menekankan kepada pemerintah daerah, khususnya dinas terkait untuk melakukan penegakkan aturan yang sudah dikeluarkan baik oleh Pemkab Bandung maupun Pemprov Jabar, misalnya dalam soal UMK. Itu saja dulu,” tegasnya.
Kata Gino, jangan sampai serikat pekerja dan buruh habis-habisan demo di tingkat provinsi dan pusat, sementara hasilnya rekomendasi soal UMK/UMR tidak diawasi, karena akhirnya 90 persen rekomendasi soal ini tidak dijalankan oleh perusahaan-perusahaan.
“Maka, saya minta kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat untuk konsisten menerjunkan pengawas yang jadi kewenangannya ke perusahaan-perusahaan. Kalau tidak demikian, percuma kita perjuangkan juga karena dinas sendiri tidak melaksanakan fungsinya,” pungkas Gino.
@aep s abdullah
