VISI.NEWS | BANDUNG – Nama Ema Sumarna resmi menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung. Hal itu tertuang dalam surat dari Gubernur Jawa Barat nomor 16/KPG.07/Pemotda, dibuat pada 16 April 2023. Ema Sumarna mengisi kekosongan kursi Wali Kota Bandung sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah di Kota Bandung, agar Sekda Kota Bandung melaksanakan tugas sehari-hari Wali Kota Bandung hingga terdapat ketentuan dan kebijakan lebih lanjut,” tertuang dalam surat tersebut.
Lalu seperti apa profil Ema Sumarna? Ema Sumarna merupakan pria kelahiran Sumedang, 7 Desember 1966.
Polemik enam bulan
Sebelum menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdi pada banyak jabatan birokrasi di Kota Bandung. Ema pernah menjabat sebagai Lurah, Camat, Kepala Bagian di beberapa unit kerja, Kepala Dinas, serta Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Bandung.
Proses untuk menjadi Sekda Kota Bandung sempat gonjang-ganjing, lantaran Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang mau lengser saat itu menunjuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Benny Bachtiar sebagai Sekda. Padahal saat mengikuti lelang jabatan Sekda pada 2 April 2018, nama Ema Sumarna mencuat karena memperoleh nilai tertinggi 88, sementara kandidat lainnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Mohamad Salman Fauzi pada uji gagasan tertulis di peringkat pertama dengan nilai 79,14. Sedangkan Benny unggul pada seleksi kompetensi manajerial dengan nilai 81,818.
Ridwan Kamil tetap memutuskan Benny Bachtiar sebagai Sekda didukung oleh Tjahjo Kumolo yang saat itu sebagai Mendagri. Namun, sebelum Benny dilantik sebagai Sekda, pemenang Pilkada Kota Bandung, Almarhum Oded M. Danial yang berpasangan dengan Yana Mulyana (terkena OTT KPK) setelah dilantik menyatakan menolak Benny Bachtiar sebagai Sekda. Ia menunjuk Evi Shaleha untuk menjabat sementara jabatan itu setelah berakhirnya masa kerja Dadang sebagai Plh. Sekda pada 2 Oktober 2018.
Akibat adanya krisis kepemimpinan di tubuh Sekretariat Daerah Kota Bandung itu, Ema akhirnya ditunjuk oleh Wali Kota Oded sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah. Almarhum Oded saat itu bersikukuh untuk menggunakan jasa Ema Sumarna sebagai Sekda Kota Bandung lantaran telah menapaki karir di Pemerintah Kota Bandung cukup lama. “Setelah itu kalau mau mengajukan pergantian silakan,” jelasnya.
Dan, Pada 17 November 2018, Oded memperpanjang masa menjabat Ema sebagai pemangku sementara jabatan tersebut. Setelah perpanjangan masa tugasnya berakhir, Ema Sumarna pada 22 Maret 2019 dilantik sebagai sekretaris daerah definitif. Ia menyebut ketidaksepakatan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah terselesaikan.
Pelantikan Ema mengakhiri polemik kedua kepala daerah yang berlangsung selama enam bulan. Pilihan Oded mementahkan pilihan Ridwan Kamil, yakni Benny Bachtiar, yang dibuat menjelang berakhirnya masa kepemimpinannya. Ketidaksepahaman kedua kepala daerah soal penunjukkan Ema Sumarna ini bahkan mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri.
Penghargaan
Ema tercatat pernah meraih penghargaan yang diadakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI juga penghargaan Satyalancana karya satya 20 tahun dan Satyalancana karya satya 30 tahun. Penghargaan itu diraih atas dedikasinya mengabdi sebagai abdi negara.
Selain itu, Ema juga mendapatkan penghargaan sebagai Sekretaris Daerah Terbaik dalam Digital Leadership Government Awards (DLGA) 2022.
Berikut daftar riwayat pendidikan dan karier pemerintahan Ema Sumarna :
Riwayat Pendidikan
1. SMA Sumedang
2. D3 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN)
3. S1 Universitas Langlangbuana
4. S2 Universitas Padjadjaran
5. S3 Universitas Padjadjaran
Rekam jejak Ema Sumarna
1. Sekretaris Lurah (1991)
2. Lurah Ciumbuleuit (1995)
3. Ajudan Gubernur (1996)
4. Sekretaris Pribadi Gubernur (1999)
5. Camat Cibeunying Kidul (2001)
6. Kepala Bagian TU (2003)
7. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah (2004)
8. Kepala Bagian Ekonomi (2005)
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2010)
10. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (2011)
11. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (2014)
12. Kepala Dinas Pelayanan Pajak (2016)
13. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (2017).
@nia
