VISI.NEWS | BANDUNG – Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Sri Dewi Anggraini, mendorong agar seluruh dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Jawa Barat segera melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurutnya, sertifikat tersebut penting untuk menjamin proses pengolahan makanan dilakukan sesuai standar kesehatan dan higienitas.
“Setiap dapur itu harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), agar tahu bagaimana dari awal pengolahan masakannya sampai siap untuk dikonsumsi. Ini kan harus dikawal, agar betul-betul menjadi makanan yang sehat, tidak menimbulkan dampak negatif seperti ini. Jadi, mudah-mudahan ke depan lebih baik ya,” ujar Sri Dewi dikutaip dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).
Lebih lanjut, Sri menegaskan bahwa dapur SPPG yang belum memiliki SLHS sebaiknya tidak beroperasi sementara waktu hingga memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
“Iya, nanti pasti ada dorongan agar dapur SPPG ini ditahan dulu untuk tidak beroperasi, apalagi dengan kejadian-kejadian ini. Kalau sudah memenuhi syarat, silakan dilanjutkan operasionalnya. Ini menjadi prinsip yang harus diperbaiki ya,” katanya.
Pernyataan ini disampaikan menyusul peristiwa dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat.
Sri berharap kejadian tersebut menjadi momentum untuk memperjelas aturan dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di daerah.
“Jadi tahu aturannya seperti apa, sehingga persoalannya dibahas secara serius. Kita tunggu, sambil memonitoring dan ikut berkontribusi mengevaluasi bersama-sama,” ujarnya. @kanesa
