Studi Banding Kades Berdasarkan Permendes, Ini Penjelasan Praktisi Pemerintahan

Djamu Kertabudi, praktisi pemerintahan./visi.news/apih igun.
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Program studi banding  26 Kepala Desa (Kades) ke Kabupaten Badung, Bali, di masa pandemi menjadi polemik dan sorotan Anggota DPRD Kabupaten Bandung.

Menanggapi hal tersebut, pengamat dan mantan praktisi Pemerintahan, Djamu Kertabudi mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid 19 semua pihak lebih sensitif bahkan bereaksi keras terhadap realisasi program kegiatan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai tidak tepat dilakukan dalam kondisi saat ini.

“Artinya harus dilakukan secara selektif dan mengedepankan asas kepatutan dan kearifan. Terlebih di Kabupaten Bandung yang sedang menjalani perhelatan pilkada 2020. Sehingga, langsung atau tidak langsung senanatiasa diasumsikan berkaitan dengan hal politik,” kata Djamu saat dihubungi di Soreang, Rabu (28/10).

Namun, kata Djamu, sebelum menilai jauh tentang hal tersebut, seyogyanya semua stake holder tahu dulu apa yang menelatarbelakangi program studi banding ke Bali tersebut. Sebab, hal itu berkait dengan Peraturan menteri desa (Permendes) nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM).

“Status kemajuan dan kemandirian desa diarahkan, dibina, dan dikembangan menjadi Desa Mandiri. Menurut, RPJMD 2016-2021 Kabupaten Bandung, selama lima tahun berjalan mentargetkan 65 Desa Mandiri dari sejumlah 270 Desa. Ternyata saat ini telah melebihi target yang ditentukan,” jelasnya.

Menurut Djamu, sesuai data yang ada. Pada tahun 2019 26 desa berstatus desa mandiri dan pada tahun 2020, ada 56 Desa. Sehingga menjadi 82 Desa Mandiri, hal itu memang sudah melebih target yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021.

Dengan demikian, kata Djamu dinas terkait telah menganggarkan pemberian penghargaan kepada 26 Desa berprestasi yeng berhasil meraih status desa mandiri tahun 2019 dalam APBD 2020. “Adapun bagi 56 Desa yang meraih status Desa Mandiri tahun 2020, sudah barang tentu akan dianggarkan pada tahun 2021. Hal itu, salah satu bentuk penghargaan terhadap 26 Desa dengan studi Bandung ke Kabupaten Badung Bali. dikarenakan secara Nasional semua Desa disana, sebagai percontohan Desa Mandiri,” jelasnya.

D kamu katanya. sangat sependapat bahwa dalam kondisi pandemi Covid 19 saat ini, menjadi pertimbangan utama  dalam merealisikan program kegiatan pemerintah. “Namun, bukan berarti lantas program menjadi stagnan,” tegasnya.

Djamu menegaskan, memang dalam kondisi saat ini. Semua pihak harus lebih bijak dalam memutuskan suata kebijakan. Apalagi di Kabupaten Bandung, sedang masa pilkada.

“Pemerintah dalam menghadapi pandemi korona mengambil kebijakan cukup longgar dibanding sebelumnya. Karena, pertimbangan ekonomi yang dikenal dengan Adaptasi Keadaan Baru (AKB),” pungkasnya. @pih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Ahli Bahasa Bantu Polisi Bedah Pernyataan Gus Nur soal NU

Rab Okt 28 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memeriksa setidaknya tiga ahli dalam mengusut kasus dugaan ujaran kebencian Sugik Nur Rahardja alias Gus Nur terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Termasuk di antaranya ahli bahasa yang dilibatkan untuk mendalami pernyataan Gus Nur yang diduga menghina NU. “Jadi untuk saksi sudah tiga yang diperiksa, termasuk […]