VISI.NEWS | BERAU, KALTIM -Provinsi Kalimantan Timur masih perlu mendorong Pengarusutamaan Gender dengan kolaborasi berbagai sektor mengingat masih adanya ketidaksetaraan gender dalam partisipasi perempuan dalam kebijakan pembangunan. Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 memiliki Indeks Pembangunan Gender (IPG) 87,76 dari angka standar maksimal 100. Angka ini menunjukkan kualitas hidup (kesehatan, pendidikan, ekonomi)
“Minimnya keterwakilan perempuan sebagai pemimpin membuat organisasi maupun institusi kurang memiliki sudut pandang perempuan, sehingga berpengaruh pada penyusunan kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan,” ujar Rabiatul Islamiah, Kepala Dinas Pengendendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau, Kalimantan Timur, dalam sambutan “Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pedesaan” di Tanjung Redeb, Berau, pada Selasa, 23 Agustus 2022.
“Perempuan perlu berdaya karena suara mereka menentukan arah pembangunan di tempat mereka bekriprah,” ujar Rabiatul yang mengapresiasi adanya pelatihan untuk para perempuan ini. Peserta pelatihan yang merupakan perwakilan dari 26 kampung dari Kabupaten Berau dan Kutai Timur ini akan belajar dan berdiskusi tentang materi kesetaraan gender dan kepemimpinan. Selama tiga hari (23-25 Agustus 2022), mereka akan belajar tentang isu seks dan gender; bentuk-bentuk ketidakadilan gender; kepemimpinan perempuan dalam keseharian; hambatan dan strategi dalam membangun kepemimpinan perempuan; pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat; langkah-langkah strategis dalam membangun kepemimpinan perempuan; dinamika kelompok dan kepemimpinan; serta kerja sama dengan para pihak. “Pelatihan ini merupakan hal baru bagi Berau, Saya berharap ada feedback dari pelatihan ini. Semoga pelatihan ini membuat Perempuan Berau menjadi lebih baik,” ujar Rabiatul.
Kegiatan pelatihan yang merupakan kerja sama antara Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dengan Rimbawan Muda Indonesia Bogor ini adalah langkah awal mendorong PUG dalam pembangunan, khususnya untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang lestari. “Pelatihan ini adalah langkah awal dalam membangun kesadaran kesetaraan gender di mana perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam akses, partisipasi, kendali, dan manfaat dari pembangunan di berbagai sektor,” kata Merry Tobing, Spesialis Gender dan Penghidupan YKAN. Peserta yang hadir diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik atas kesetaraan partisipasi perempuan dalam ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Harapannya, suara perempuan, permasalahan perempuan, dan kebutuhan perempuan dapat terakomodasi, yang diaktualisasikan dalam program dan penganggaran di kampung mereka.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mengidentifikasi empat hambatan yang dihadapi perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik, yakni (a) Cash yang berkaitan dengan modal, kesejahteraan, dan kemiskinan; (b) Childcare yang berkaitan dengan tanggung jawabnya atas anak, orang tua, bahkan orang sakit dalam keluarga, (c) Culture yang berkaitan dengan aturan main dari politik yang didominasi oleh kaum laki-laki; dan (d) Confidence yang berkaitan dengan keterbatasan akses perempuan ke ruang publik (KPPA, 2015).
Perempuan adalah pihak terentan dalam krisis iklim dengan tanggung jawabnya dalam keluarga. Multiperan perempuan membuatnya rentan, karena dalam keluarga ia berperan sebagai produsen dan penyedia makanan, penjaga kesehatan, pengasuh, dan pengatur keuangan (Laporan The Women’s Environment and Development Organization, 2008).
YKAN mendorong lahirnya pemimpin perempuan dari pedesaan yang mampu menformulasikan visi kepemimpinannya untuk diaktualisasikan dan memberi inspirasi bagi munculnya pemimpin-pemimpin perempuan yang tangguh. “Kami berharap lebih banyak perempuan mengambil peran kepemimpinan. Baik dalam pembangunan kampung/desa, kegiatan sosial, pengembangan ekonomi, maupun pengelolaan sumber daya alam yang lestari,” tegas Merry.
Perempuan perlu mengambil peran dalam kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan, sehingga kebijakan pembangunan bisa responsif gender.@mpa
