Sudah 278 Calon Jemaah Ajukan Pengembalian Setoran Pelunasan Dana Haji

Editor :
Ilustrasi kegiatan tawaf wada di Masjidilharam tahun 2019./detikcom/ardhi suryadhi.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sudah ada 278 calon anggota jemaah mengajukan pengembalian setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2020. Penarikan kembali dana setoran lunas itu diizinkan oleh Kemenag seiring dengan batalnya pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia tahun 2020.

“Dua pekan dari pembatalan keberangkatan, tercatat 278 (calon) jemaah haji ajukan pengembalian setoran lunas,” ujar Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6), seperti dilansir detik.com.

Muhajirin mengatakan pengajuan pengembalian setoran lunas dana haji itu sudah dibuka pada 3 Juni. Artinya, calon anggota jemaah bisa mengajukan untuk mengajukan pengembalian setoran lunas Bipih sehari setelah pengumuman pembatalan pemberangkatan ke tanah suci, yakni pada 2 Juni lalu.

Muhajirin menjelaskan, permohonan pengembalian itu diajukan ke Kantor Wilayah Kemenag kabupaten/kota hingga diproses oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Setelah itu diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

BPKH kemudian akan mengeluarkan surat perintah membayar (SPM), bank penerima setoran (BPS) akan mentransfer dana ke rekening calon jemaah. Proses pengembalian secara prosedur berlangsung selama 9 hari kerja.

“Permohonan 278 (calon) jemaah sudah kami kirim ke BPKH. Sebanyak 206 permohonan sudah diterbitkan SPM-nya oleh BPKH dan sudah diterima BPS BIPIH. Kalau sudah ada SPM, BPS Bipih tinggal mentransfer ke rekening jemaah,” kata Muhajirin. @fen

Baca Juga :  Pasukan Keamanan Gelar Apel Kesiapan Pengamanan Nataru

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Insan Pendidikan Minta DPRD Jawa Barat Kawal PPDB 2020

Sel Jun 16 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Insan pendidikan di Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta Komisi V DPRD setempat mengawal proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun 2020 agar transparan karena PPDB tahun ini, khususnya di SMA/SMK, ada sinyalemen tidak transparan. “Hal ini bisa dilihat dari kuota calon peserta didik baru. Dalam kuota ini juga bisa […]