VISI.NEWS | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara pada 31 Agustus 2025 sebagai strategi penting untuk menjaga stabilitas politik dan meredam gejolak demonstrasi di berbagai daerah.
Pertemuan tersebut melibatkan Ketua MPR, DPR, DPD, serta pimpinan partai politik parlemen di Istana Negara. Sebelumnya, pada 30 Agustus 2025, Presiden Prabowo lebih dulu bertemu Kapolri dan Panglima TNI, lalu melanjutkan dialog dengan 16 organisasi masyarakat keagamaan di Hambalang, Jawa Barat.
“Rangkaian pertemuan ini menunjukkan presiden ingin mencari jalan keluar atas berbagai aksi massa yang kian meluas. Kehadiran para pimpinan lembaga negara juga memperkuat legitimasi kebijakan yang akan diambil pemerintah,” ujar Sugiat dalam keterangannya.
Sugiat menyoroti opini publik yang kini berkembang dan cenderung mendelegitimasi DPR serta institusi Polri, menyusul maraknya aksi anarkis berupa perusakan kantor DPRD dan penyerangan kantor polisi di sejumlah daerah.
Menurutnya, Presiden Prabowo memahami kondisi ini sudah tidak sehat sehingga perlu kebijakan strategis yang memulihkan kepercayaan publik. Ia menegaskan, presiden tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan membuka ruang bagi aspirasi massa aksi.
“Presiden menekankan semua aspirasi masyarakat akan didengarkan dan ditindaklanjuti. Namun tindakan anarkis seperti penjarahan, kekerasan, hingga pembakaran fasilitas publik harus dihentikan,” kata Sugiat.
Dalam konferensi persnya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam ICCPR Pasal 19 dan UU No. 9 Tahun 1998. Namun ia juga memberi perintah kepada TNI-Polri untuk menindak tegas pelaku anarkis.
Sugiat menambahkan, meski ada pro dan kontra di masyarakat pasca-insiden meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan akibat tertabrak mobil Brimob, presiden tetap harus mengambil pilihan strategis agar aksi massa tidak ditunggangi pihak-pihak tertentu.
“Presiden minta aparat mengedepankan sense of crisis, artinya harus peka terhadap situasi. Tegas boleh, tapi tetap humanis agar masyarakat merasa terlindungi,” jelas Sugiat.
Sugiat mengingat gejolak massa saat ini sudah mengarah pada konflik horizontal. Bahkan, muncul seruan di media sosial untuk melakukan penjarahan terhadap rumah-rumah kelompok minoritas, yang mengingatkan pada tragedi 1998.
Ia juga menyoroti adanya upaya menciptakan krisis moneter dengan penjarahan hingga ke kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Menteri Keuangan adalah wajah Indonesia di mata dunia. Serangan ke rumah beliau bisa berdampak pada kepercayaan investor dan nilai rupiah,” ungkapnya.
Menurut Sugiat, langkah Presiden Prabowo mengumpulkan pimpinan DPR, MPR, DPD, dan partai politik adalah bentuk kendali politik untuk menjaga stabilitas negara.
“Sebagai kepala negara, presiden harus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tetap stabil secara politik, sosial, dan ekonomi. Sebagai kepala pemerintahan, beliau juga wajib menjaga moral rakyat serta memastikan keselamatan warganya,” kata Sugiat.
Ia menegaskan, instruksi presiden kepada aparat keamanan bukan semata soal kekuasaan, melainkan alarm bagi pihak-pihak yang menunggangi demonstrasi dengan tujuan menciptakan kerusuhan.
“Tujuannya jelas, menjaga stabilitas negara sekaligus menjamin ketentraman rakyat Indonesia,” tutup Sugiat. @givary
