VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L. Hamzah, memberikan perhatian khusus terhadap program cetak sawah yang direncanakan Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun anggaran 2026. Politisi dari Fraksi Partai NasDem itu menyatakan dukungan penuh terhadap alokasi anggaran Kementan, namun meminta penjelasan rinci terkait pelaksanaan di lapangan.
Menurut data yang dipaparkan dalam rapat kerja bersama Kementan, program cetak sawah tahun 2026 ditargetkan seluas 250 ribu hektare dengan alokasi anggaran mencapai Rp8,75 triliun. Jika dirata-ratakan, biaya cetak sawah mencapai sekitar Rp35 juta per hektare.
“Kami menyetujui dan mendukung penuh anggaran Kementerian Pertanian untuk 2026. Namun, kami perlu mengetahui sebaran dan detail lokasi program cetak sawah agar fungsi pengawasan DPR bisa berjalan optimal,” ujar Sulaeman melalui Raker Komisi IV DPR bersama Menteri Pertanian, Selasa (16/9/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti adanya tambahan alokasi melalui mekanisme transfer daerah yang muncul di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Anggaran tersebut mencakup program cetak sawah seluas 140,5 ribu hektare, khusus untuk wilayah Maluku dan Papua.
“Saya minta penjelasan apakah program ini masuk dalam rencana cetak sawah Kementan atau terpisah karena menggunakan dana transfer daerah. Hal ini penting agar jelas pertanggungjawabannya, terutama karena di Papua cetak sawah terbesar ada di Merauke,” jelasnya.
Sulaeman menegaskan, informasi mengenai luasan dan lokasi program cetak sawah harus transparan agar bisa dipantau langsung oleh anggota dewan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan program serupa di masa lalu yang berakhir dengan kerugian keuangan negara.
“Masyarakat di dapil sering menanyakan soal cetak sawah, berapa luasnya dan di mana lokasinya. Ini harus jelas agar kita semua bisa mengawasi program besar yang dicanangkan Presiden,” pungkasnya.
Program cetak sawah merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan target 250 ribu hektare pada 2026, pemerintah berharap mampu memperluas lahan produktif dan mendorong modernisasi sektor pertanian. @givary
