VISI.NEWS | DEPOK – Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan akselerasi dalam memproses proposal pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Swasta. Akselerasi ini antara lain dilakukan dengan melakukan integrasi sistem layanan pada Subdit Kelembagaan dan Kerja sama bersama Subdit Pengembangan Akademik, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagaman Islam (Diktis). Ikhtiar akselerasi layanan ini […]

VISI.NEWS | JAKARTA – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik. Sebab, rencana kenaikan yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia tersebut, akan sangat […]

VISI.NEWS | JAKARTA – Pemerintah tengah gencar menyosialisasikan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Selain memacu kembali roda perekonomian, hal itu diharapkan juga dilakukan memicu geliat Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Program P3DN ini diharapkan dapat menjadi solusi atas menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi yang melanda hampir seluruh dunia […]

VISI.NEWS | JAKARTA – Proses pendaftaran Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 2022 sudah selesai. Panitia telah melakukan proses verifikasi dan hasilnya segera dibahas pada sidang yudisium atau rapat penentuan kelulusan. “Setelah dilakukan proses vinalisasi, total ada 172.971 pendaftar yang mengikuti proses seleksi SPAN PTKIN […]

VISI.NEWS | JAKARTA – Komisi IV DPR RI melakukan audiensi dengan Serikat Karyawan Perum Perhutani terkait adanya Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK KLHK) 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 mengenai pengambilalihan hutan negara seluas satu juta hektar yang dikelola Perhutani. Dalam audiensi ini, Komisi IV DPR RI kecewa terhadap Serikat Karyawan Perum […]

VISI.NEWS | JAKARTA – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendorong pemerintah untuk segera menyusun aturan pelaksanaan teknis Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal ini diungkapkannya agar UU TPKS bisa segera diaplikasikan langsung pada masyarakat sebagai instrumen hukum yang kuat dan komprehensif dalam pencegahan dan pengaturan sanksi […]