Tahun ini Kec. Baleendah Dapat Bantuan Perbaikan 94 Unit Rutilahu

Editor Plt Camat Baleendah Teguh Purwayadi. /visinews/alfa fadillah
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Kecamatan Baleendah tahun ini mendapat alokasi bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebanyak 94 unit.

Dari jumlah tersebut, kata Pelaksana Tugas (Plt) Camat Baleendah Teguh Purwayadi, sebanyak 24 unit berasal dari bantuan APBD Pemerintah Kabupaten Bandung senilai Rp
16.100.000,- per unitnya.

“Bantuan dari APBD Kab. Bandung ini dialokasikan untuk Desa Bojongmalaka sebanyak terdapat 2 unit, Kelurahan Baleendah sebanyak 9 unit, Kelurahan Jelekong 2 unit, Kelurahan Manggahang 5 unit, Kelurahan Wargamekar 2 unit, Desa Malakasari 2 unit dan di Desa Rancamanyar sebanyak 2 unit,” ungkapnya kepada VISI.NEWS, Jumat (18/6/2021).

Untuk itu, kata Teguh, pihaknya atas nama warga masyarakat Kecamatan Baleendah mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Bupati Bandung ini.

Bantuan lain yang diterima Kecamatan Baleendah, katanya, berasal dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kata Teguh, dari BSPS memberikan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- per unit dan Kecamatan Baleendah mendapatkan alokasi sebanyak 15 unit.

“Untuk bantuan program dari BSPS ini hanya dialokasikan di Kelurahan Andir,” jelasnya.

Sedangkan untuk Kelurahan Baleendah mendapat bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 15 unit rumah yang diberikan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- per unit.

Sedangkan untuk Rutilahu Bantuan Gubernur (Bangub) dari Provinsi Jawa Barat anggarannya yaitu sebesar Rp. 16.100.000,- per-unitnya.

“Bangub untuk Rutilahu ini hanya dialokasikan untuk Kelurahan Jelekong sebanyak 40 unit,” jelas Teguh.@alfa

Baca Juga :  Puan Maharani: Penuhi Hak THR Karyawan agar Mudik Lebaran Bisa Tenang

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Komnas HAM: Hasil Penyelidikan Soal TWK KPK Bersifat Mengikat dan Tak Terbantahkan

Jum Jun 18 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Komnas HAM menegaskan, hasil rekomendasi yang dikeluarkan terkait dugaan kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK yang menyebabkan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinonaktifkan bersifat sangat mengikat. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, karena di dalam konstitusi negara banyak mengatur tentang Hak Asasi Manusia […]