VISI.NEWS.- Bupati Garut Rudy Gunawan, berjanji untuk segera memperbaiki sistem pelelangan proyek pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang selama ini dinilai belum transparan. Ia pun berjanji untuk berbuat adil dengan membagi rata program kegiatan untuk pemborong yang ada di Garut.
“Saya akui bahwa selama ini pelaksanaan lelang proyek masih harus dibenahi. Hal ini terutama dalam sistem transparansinya sehingga tidak akan lagi menjadi sorotan,” ucap Rudy saat menerima audiensi berbagai elemen masyarakat Garut, Jawa Barat, di ruang rapat Setda Garut, Selasa (18/8).
Menurut Rudy, sistem lelangnya sendiri selama ini sudah dilakukan sesuai prosedur. Yang menjadi permasalahan selama ini hanya terkait transparansi yang dinilai masih kurang dan perlu segera dibenahi.
Rudy menilai, perbaikan dalam pelaksanaan lelang terkait masalah transparansi memang perlu segera dilakukan. Hal ini diharapkan bisa membuat para pejabat pengadaan lebih hati-hati dan lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya.
Sementara itu, menanggapi pihak yang mengatasnamakan dirinya demi mendapatkan proyek, dengan tegas Rudy membantah hal itu. Tudingan tersebut menurutnya sama sekali tidak benar dan selama ini tidak pernah ada.
“Bohong itu, sama sekali tidak benar. Saya rasa itu mah hanya ‘jijieunan’,” ujarnya.
Rudy juga meminta para pemborong untuk tetap tenang. Di Kabupaten Garut saat ini terdapat sekitar tiga ribuan program kegiatan sehingga dipastikan setiap pemborong akan kebagian pekerjaan.
Disebutkannya, kalau misalnya ada empat perusahaan yang maju dalam lelang salah satu proyek, akan lebih baik jika antarpemilik perusahaan itu untuk berunding. Ia sama sekali tak mengharapkan sampai terjadi perselisihan karena semuanya akan kebagian program.
Rudy mengungkapkan bahwa saat ini di Kabupaten Garut ada sekitar 800 perusahaan, sementara program kegiatan mencapai sekitar tiga ribuan. Jika dirata-ratakan, tiap perusahaan bisa mendapatkan tiga program kegiatan.
Sebelumnya, koordinator aksi, Zamzam Zainulhaq, menyebutkan mereka menggelar audiensi dengan Bupati Garut dan jajarannya karena ingin menuntut bupati agar lebih memperhatikan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Mereka juga memohon diperhatikan prinsip-prinsip keadailan, pemberdayaan, keterbukaan, dan persaingan sehat sesuai intruksi Presiden RI dalam pelaksanaan lelang proyek di Garut.
“Kami menolak keras adanya dugaan pengaturan pelaksana pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang mengandung unsur-unsur melawan hukum,” kata Zamzam.
Zamzam juga mendesak aparat penegak hukum (APH) agar mengusut tuntas dugaan perbuatan melawan hukum para oknum ASN di lingkungan Pemkab Garut yang memperjualbelikan atau menerima “commitmen fee” atau komisi kegiatan pembangunan berupa paket pekerjaan atau proyek pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Zamzam juga meminta APH untuk mengusut tuntas dugaan pengaturan pemenang tender dan mengusut tuntas dugaan kejahatan terstruktur, sistemastis, dan masif yang dilakukan para oknum ASN. @zhr
