Warga Mengeluh Infrastruktur, Gaji Guru Ngaji hingga Bank Emok, Uus Reses di Manggahang

Editor :
Reses DPRD Kabupaten Bandung masa sidang II 2021, di Manggahang./visi.news/agus

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS, H. Uus Haerudin Firdaus, menggelar Reses Masa Sidang II tahun 2021 di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Manggahang Kecamatan Baleendah, Minggu (28/3/2021).

Menurut Uus, reses merupakan upaya menampung, mewadahi, dan mengawal setiap aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung agar segera ditindaklanjuti.

“Peluang bagi masyarakat dalam upaya pemulihan perekonomian masyarakat, pemerintah sudah membuat program pendidikan dan pelatihan (diklat) kerja yang dinaungi Disnaker Kabupaten Bandung,” katanya di lokasi reses.

Ia menjelaskan, program Diklat itu, berupa pelatihantata boga, otomotif, elektronika, dan yang lainnya.

Semuanya, lanjut Uus, berorientasi meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19.

Dia memprediksi, program diklat ini berjalan merata, sehingg masalah keterpurukan ekonomi masyarakat akan segera tertanggulangi dan tidak akan ada lagi masyarakat yang kekurangan sandang, panga, dan papan.

Legislator dari Komisi C itu, menuturkan peran anggota DPRD di antaranya, memfalisitasi dan mediasi ke pemerintah, bukan penentu kebijakan.

Sebagai anggota DPRD, dia akan membantu keuangan atau anggaran untuk kelurahan/desa sebagai pendampingan kegiatan dalam memberikan pelayanan publik.

Dis mennyinggung soal eterlambatan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bandung terpilih ‘ karena ada gugatan ke MK- yang telah mempengaruhi pelaksanaan kerja aparatur pemerintahan berkaitan dengan prncairan anggaran.

Selain program diklat, Uus pun membahas masalah gaji guru ngaji.

Menututnya, ada beberapa klasifikasi yang harus diketahui juga, yakni guru ngaji yang sudah PNS atau belum.

Sehingga, lanjutnya, saat pemberian bantuan bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

“Namun yang pasti, kami akan terus berusaha membantu masyarakat dan memperjuangkannya agar apa yang diharapkan bisa terealisasi,” ujar dia.

Uus juga menerima keluhan kerusakan infrastruktur akibat kualitas dan kapasitasnya sehjngga terja luapan air selokan.

Kasus tersebut, menurut Uus, akibat lebar dan tinggi selokan itu tidak memadai.

Untuk itu ia berharap, masyarakat segera menanggulanginya.

Soal bank emok/renternir pun muncul dalam pertemuan siang jtu.

Masyarakat meminta kepada Uus untuk segera mengantisipasinya.

Masyarakat mengakui, keberadaan bank emok itu telah membuat mereka resah.

Apalagi, menurut mereka, Bupati Bandung sebelumnya pernah berjanji memberantas bank emok.

Menanggapi permasalahan itu, Uus menyebutkan, setiap aspirasi itu bagi dia merupakan sebuah motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja.

Melalui Reses, lanjutnya lagi, sudah seharusnya anggota DPRD menerima, menampung, dan mewadahi setiap keluhan masyarakat.

“Sebab tugas DPRD itu sebagai wakil rakyat merupakan bagian dari rakyat yang berkewajiban menerima dan mewadahi semua aspirasi yang diterima,” katanya.@qia

Ayi Kusmawan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Indra: Selama Enam Bulan Tidak Boleh Melantik, Ratusan Kursi Jabatan Banyak yang Kosong

Ming Mar 28 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS — Mengacu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, ada penjelasan, Kepala Daerah atau Bupati tidak diperbolehkan melantik pejabat struktural 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah penetapan pasangan calon. Artinya, dikatakan Pengurus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) usia 35 plus, Indra Gunawan, bakal ada puluhan […]