Search
Close this search box.

Tekanan Politik dan Oposisi Dorong Modi Dukung Sensus Kasta

Perdana Menteri India Narendra Modi./visi.news/X @airnewsalerts.

Bagikan :

VISI.NEWS | INDIA – Pemerintah India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan akan mencantumkan klasifikasi kasta dalam sensus nasional berikutnya, langkah yang belum dilakukan sejak tahun 1931.

Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dari sikap Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang selama ini menolak pendekatan berbasis kasta demi menjaga persatuan komunitas Hindu. Namun, meningkatnya tekanan dari partai oposisi serta kebutuhan dukungan politik dari kelompok Other Backward Classes (OBC) membuat pemerintah mengadopsi pendekatan baru.

Sementara itu, keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Dalit, kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi paling parah dalam sistem kasta. Mereka khawatir pendataan kembali kasta justru akan memperkuat stereotip sosial dan menghidupkan kembali praktik diskriminatif yang selama ini coba dihapus.

Kaum Dalit, yang jumlahnya mencapai ratusan juta orang di Asia Selatan, masih mengalami pelanggaran hak asasi secara masif. Mereka kerap diisolasi, mengalami kekerasan seksual, hingga tidak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan dan layanan publik.

Menurut Biro Catatan Kejahatan Nasional India, lebih dari 45.000 kasus kekerasan terhadap Dalit tercatat setiap tahun. Aktivis HAM menyebut bahwa para pelaku sering kali bebas dari hukuman karena adanya impunitas politik dan lemahnya penegakan hukum.

Vikram Harijan, seorang dosen dari Universitas Allahabad yang berasal dari kasta Dalit, membagikan kisah hidupnya yang menggambarkan kerasnya kehidupan di bawah sistem kasta. Sejak kecil, ia dan keluarganya terbiasa mengonsumsi daging mentah dan makanan dari sisa pencernaan ternak, menunjukkan bagaimana kelompok ini didegradasi hingga tak dianggap manusia.

Aktivis dan kelompok HAM mendesak agar sensus ini digunakan untuk mendorong keadilan sosial dan bukan sebagai alat politik. Mereka meminta pemerintah mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak komunitas termarjinalkan, khususnya Dalit, agar tidak semakin tersisih dalam sistem sosial yang penuh ketimpangan. @ffr

Baca Juga :  Prabowo Ingin Bansos Tepat Sasaran, Berbasis DTSEN yang Sudah Diuji Petik

 

Baca Berita Menarik Lainnya :