VISI.NEWS | SOLOKAN JERUK – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR-RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal melaksanakan sosialisasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bandung, yang digelar di Pontren Sa’adatuddaroin Kecamatan Solokan Jeruk, pada Minggu (26/11/2023).
Hadir pada kegiatan tersebut, Kementerian Desa PDTT melalui Ditjen Pengembangan dan Pemberdayaan Desa, Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama sejumlah OPD, Para Camat serta Kepala Desa se Kecamatan Solokan Jeruk dan juga unsur lainnya.
Cucun menjelaskan bahwa untuk menekan angka penurunan stunting ini, harus dengan cara bekerja sama dari berbagai stakeholder yang ada di Pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi hingga Pedesaan. Pasalnya jumlah anggaran belanja pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan stunting yakni sebesar Rp34,15 triliun pada 2022 dan Rp30,4 triliun pada 2023.
“Anggarannya ini ada kok dan cukup besar, tinggal bagaimana dalam pengalokasiannya, oleh kementerian dan lembaga terkait benar-benar diperuntukan,” jelas Anggota Komisi III DPR RI ini dalam sambutannya.
Legislator PKB itu mengatakan bahwa upaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting di daerah, bisa mencontoh program dan kebijakan seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.
“Pada tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Bandung berdasarkan data yang saya terima ternyata diangka 31% setahun kemudian Desember 2022 menurun jadi 25% dan tahun ini kembali turun beberapa persen lagi. Artinya kan memang terjadi penurunan, ada inovasi untuk menjadi solusi jika semua unsur terlibat,” jelasnya.
“Sementara di tingkat pusat,Presiden Jokowi sudah menyampaikan untuk 2024 ditargetkan turun menjadi 14%. Namun, yang menjadi persoalan selama ini bahwa setiap anggaran yang ada di lembaga dan kementrian triliunan itu tidak merata, entah kemana, padahal jelas sudah ada anggarannys seperti di Kemendikbud, Kementrian ESDM, bahkan Kementerian PUPR, Kementerian Agama dan setiap pemerintah di provinsi pun ada anggaran untuk membantu percepatan penurunan stunting,”tambahnya.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama Cucun menyebut ditingkat Pedesaan, para Kepala Desa bisa mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung kebijakan ekonomi makro.
“Karena telah disepakati juga ini, bahwa pengalokasian dana desa sekarang untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, melalui BLT dan kurang lebih 10 sampai 25% diperuntukannya. Kemudian yang kedua dukungan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% termasuk dukungan program pencegahan dan penurunan stunting,” katanya.
“Skemanya kita harus awasi juga dana untuk stunting ini benar-benar harus sampai dilaksanakan, diniatkan untuk ibadah membantu dan menolong warga masyarakat, dengan makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak balita, lebih efektif lah bukan hanya satu atau dua kali saja dalam setahun,” pungkasnya. @gvr
